Kadin Melunak, Minta Presiden Jokowi Bentuk Badan Ekonomi Kreatif

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sempat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Kementerian Ekonomi Kreatif. Tapi tidak dindahkan. Buktinya dalam struktur Kabinet Kerja, kementerian ini tak dibentuk. Hanya ada Kementerian Pariwisata. Kadin pun kecewa. Tapi kini Kadin justru mengusulkan pembentukan Badan Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif (BKP-Ekraf).

 Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Ir. Budiarto Linggowijono menjelaskan sebenarnya Kadin tak mempermasalahkan tidak ada Kementerian Ekonomi Kreatif di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Kadin pun tak keberatan sektor ekraf berada dibawah satu lembaga. "Apa pun itu, yang penting hasilnya," ujarnya dalam konferensi pers di Menara Kadin Indonesia, Senin (17/11/2014). 

Alasan akhirnya  Kadin menyetujui Ekraf dalam bentuk badan dan mengusulkan BKP Ekraf karena melihat sejumlah negara, sektor ekraf juga tidak berada dalam sebuah kementeraian melainkan hanya berbentuk badan. "Di Asia pun begitu. Dulu Inggris memang menjadikannya dalam kementerian tapi sekarang juga sudah dihapus," ujarnya.

Menurut Budiarto bentuk badan ekraf akan jauh lebih fokus dan operasional ketimbang kementerian. Kendati demikian hal yang terkait dengan kebijakan akan tetap dapat diperjuangkan seiring dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang, sesuai ruang lingkup yang ditangani oleh badan tersebut.

Badan ini lebih cenderung menangani hal yang bersifat operasional maka segala persoalan yang ada dapat dipetakan secara jelas dan sudah ada solusi untuk penanganannya. “Sesungguhnya itulah gambaran yang sekarang ada di lingkup industri kreatif dan MICE. Kita tinggal melaksanakan dan menyelesaikan persoalan yang ada sesuai dengan program yang ada saat ini serta perlu ditetapkan prioritas penanganannya,” terangnya.

Ketua Komite Tetap (Komtap) Kadin Bidang Video, Film, dan Fotografi, Rudy Sanyoto menambahkan upayanya bersama Kadin untuk masuk dalam satu kementerian memang sempat membuahkan kekecewaan. Namun kekecewaan tersebut, lanjut Rudy, akan terobati manakala usulan Kadin untuk pembentukan BKP-Ekraf disetujui oleh Jokowi-JK.

Kata Rudy usulan BKP-Ekraf ini akan disusun dalam satu minggu ke depan. Diharapkan maksimal dua bulan ke depan sudah terbentuk badan khusus yang kedudukannya di bawah presiden langsung. “Awal minggu depan rencananya kami serahkan Usulan BKP-Ekraf ini ke Sekretariat Negara (Sekneg). Kami berharap dua bulan mendatang badan ini benar-benar dapat terbentuk,” tutup Rudy.

Naskah & foto: adji kurniawan (adji_travelplus@yahoo.com)

Captions:
1. Kadin menggelar jumpa pers terkait pengusulan struktur BKP Ekraf.