6.050 Kata dalam Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi, Tak Satu pun Menyebut Kata Pariwisata. Tapi ...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun lalu menetapkan pariwisata sebagai sektor andalan (leading sector), sekaligus menargetkan kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) hingga 2019. Namun entah kenapa dalam pidato kenegaraannya yang berjumlah 6.050 (enam ribu lima puluh) kata, tak satu pun menyebut kata pariwisata (sector kepariwisatan).
Sementara sektor lain seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, perhubungan, kelautan/bahari, infrastruktur, UMKM, lingkungan, hukum, perumahan, telekomunikasi, keuangan, politik, keamanan, dan tenaga kerja/SDM disebut atau tertera dalam pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam rangka HUT ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di depan sidang bersama DPR dan DPD di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).
Kendati tak menyebut/mencantumkan satu pun kata “pariwisata” atau menyingung soal kunjungan wisatawan, destinasi prioritas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan hal terkait kepariwisataan lainnya, namun Orang Nomor Satu di negeri ini menyebut-nyebut hal-hal erat dengan kaitannya dengan sektor pariwisata.
Contohnya, dia menyebut soal konektivitas nasional dengan membangun infrastruktur di seluruh pelosok Tanah Air khususnya di desa-desa, di daerah-daerah pinggiran, dan wilayah perbatasan.
Dengan kata lain Jokowi mengedepankan pembangunan daerah-daerah terdepan, daerah-daerah yang menjadi beranda Indonesia. Sejumlah daerah perbatasan seperti Entikong, Natuna, dan Atambua, disebutnya.
Ini berarti kementerian terkait, termasuk Kementerian Pariwisata (Kemenpar) harus melirik lebih tajam lagi daerah-daerah perbatasan yang dimaksud Sang Presiden.
Kemenpar harus memanfaatkan peluang porsi lebih pembangunan daerah-daerah perbatasan itu dengan membuat even-even menarik yang akhirnya dapat menjaring wisman dari negara lain yang berbatasan.
Jokowi juga menyinggung soal perombakan manajemen anggaran pembangunan. Dia menegaskan kembali pemerintah harus meninggalkan paradigma lama, yaitu paradigma anggaran dibagi rata menjadi bekerja dengan paradigma baru, yaitu anggaran difokuskan untuk program-program prioritas.
Kata Jokowi esensinya adalah uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat melalui program-program yang nyata, melalui kerja yang nyata, dan terasa manfaatnya buat rakyat.
Dia menegaskan sudah tidak bisa lagi anggaran pembangunan, uang rakyat, habis untuk kegiatan operasional birokrasi seperti perjalanan dinas dan anggaran rapat yang sebenarnya dapat diefisienkan.
Begitu pula tradisi lama penggunaan kalimat-kalimat bersayap pada nomenklatur penyusunan anggaran harus ditinggalkan karena berujung pada tidak efisiennya penggunaan dana pembangunan.
Jika dikaitkan dengan Kemenpar, berarti Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya harus memanfaatkan anggaran sektor pariwisata yang kabarnya juga terpotong dengan tepat dan seefisien mungkin guna mencapai target 20 jiuta wisman hingga 2019.
Meski tak menyebut satupun kata “Pariwisata”, namun Jokowi berkali-kali menyebut saoal akselerasi pembangunan infrastruktur, antara lain jalan nasional, jalan tol, kereta api, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, telekomunikasi, irigasi, dan lainnya. Semua itu jelas-jelas sangat erat kaitannya dengan sektor pariwisata, terutama soal aksebilitas.
Dalam dua tahun terakhir, lanjut Jowoki, Pemerintah telah mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 2.225 km, jalan tol sepanjang 132 km, dan jembatan sepanjang 16.246 m, atau sebanyak 160 jembatan. “Pada tahun 2016 target pembangunan jalan nasional sepanjang 703 km dan jembatan sepanjang lebih dari 8.452 m,” ungkapnya.
Kata Jokowi pembangunan kereta api tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa, tetapi juga di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. “Sampai sekarang, jalur kereta api yang beroperasi telah mencapai sepanjang 5.200 kilometer Spoor (Km’sp),” tambahnya.
Di tahun 2015, 179,33 Km’sp telah selesai dibangun dan 271,5 Km’sp sedang dalam proses pembangunan. Selain itu juga sedang dibangun kereta untuk transportasi perkotaan, seperti Mass Rapid Transportation (MRT), Light Rail Train (LRT), serta commuter line.
Untuk program Tol Laut, lanjut Jokowi, Pemerintah telah menetapkan 24 pelabuhan sebagai Simpul Jalur Tol Laut. Sebagai pendukung, turut dibangun 47 pelabuhan non-komersil dan 41 pelabuhan sedang dalam proses pembangunan.
Jokowi pun menargetkanh sudah terbangun 100 pelabuhan pada tahun 2019. Pemerintah juga menyiapkan kapal-kapalnya, yaitu sebanyak 3 kapal pada tahun 2015 dan 30 kapal ditargetkan pada tahun 2016.
Pembangunan dan pengembangan bandar udara juga dipercepat sebagai wujud pembangunan Jembatan Udara. “Di tahun 2016, Sembilan bandar udara telah dikembangkan sehingga memiliki standar yang lebih tinggi, dan enam bandar udara telah resmi dibuka pada tahun 2016,” terangnya.
Dalam hal jalur penerbangan, Pemerintah telah menemukan solusi untuk mengatasi kepadatan jalur penerbangan Utara Pulau Jawa. “Dapat saya sampaikan bahwa perencanaan untuk membuka jalur penerbangan Selatan Pulau Jawa sekarang ini sudah dimulai,” kata Jokowi lagi.
Semua yang disampaikan Jokowi itu tentu berdampak besar bagi kemajuan kepariwisataan nasional. Kemenpar bisa terus bersinergi dengan kementerian terkait seperti Kemen PU & Pera, Kementerian Perhubungan dan lainnya guna memperbanyak akses penerbangan langsung, penyediaan kapal-kapal laut khusus wisata dan lainnya.
Percepatan pembangunan waduk dan embung atau situ untuk memperkuat program Ketahanan Air juga ada kaitannya dengan pariwisata. Waduk dan embung tersbut bisa dimanfaatkan oleh Kemenpar sebagai daya Tarik wisata (DTW). Soalnya pada tahun 2016 ini, dilakukan percepatan penyelesaian 22 waduk yang sedang dibangun, 8 waduk baru, 387 embung/situ baru, dan rehabilitasi 71 embung/situ.
Berarti kalau Kemenpar jeli, bertambah lagi DTW khususnya objek wsiata waduk dan situ diTanah Air. Tinggal memanfaatkan/mengemas waduk/situ tersebut dengan baik, mulai dengan penyediaan fasilitas pendukung wisata, sarana bermaian water sports, akses, kegiatan/even seperti sport tourism, dan lainnya.
Jokowi juga berkeinginan menjadikan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan terus meningkatkan kualitas dan jangkauan infrastruktur telekomunikasi. “Dari segi modernitas, Pemerintah telah mengaktifkan teknologi 4G. Sedangkan untuk jangkauannya, Pemerintah meneruskan pembangunan Palapa Ring yang telah menghubungkan 400 Kabupaten/Kota dengan jaringan serat optik di tahun 2015,” terangnya.
Sampai dengan April 2016, sambung Jokowi telah diselesaikan tahap persiapan dan sudah siap dilaksanakan pembangunan Palapa Ring Paket Barat dan Paket Tengah untuk menjangkau makin banyak daerah di Tanah Air.
Kemudahan akses berkomunikasi itu pun jelas amat mendukung sektor kepariwisataan. Wisatawan jadi bisa mengakses internet dimanapun dengan mudah dan tidak lemot, tidak on-off.
Dalam percepatan pembangunan infrastruktur, lanjut Jokowi, Pemerintah menggunakan dana APBN. Sedangkan, daerah-daerah lain yang ekonominya menggeliat dan tumbuh, Pemerintah mendorong peran dunia usaha dan kerja sama dunia usaha dengan BUMN.
“Tahun 2016 ini, investasi BUMN ditargetkan sebesar Rp 410,2 Triliun yang di dalamnya terdapat 62 proyek strategis dengan nilai proyek sebesar Rp 347 Triliun. Nilai investasi BUMN akan terus diperbesar sehingga pada tahun 2019 dapat mencapai Rp 764 Triliun,” ungkapnya.
Selain itu, dengan dukungan penuh dari DPR, Pemerintah melakukan terobosan dengan mengeluarkan aturan tentang Amnesti Pajak. “Diharapkan, basis penerimaan pajak menjadi semakin luas guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional,” ujarnya.
Jokowi juga memandang penting untuk memperluas akses masyarakat pada kegiatan ekonomi produktif, dengan mendorong kemajuan dan produktivitas sektor UMKM.
Menurutnya sektor UMKM selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. “Untuk itu, dalam dua tahun terakhir Pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) per tahun dari 22% menjadi 12% pada tahun 2015 dan turun menjadi 9% pada tahun 2016,” terangnya.
Dalam rangka menyiapkan SDM menghadapi kompetisi global, sambungnya, Pemerintah memperkuat sistem pendidikan vokasional. “Melalui pendidikan vokasional, kita dapat melahirkan angkatan kerja dengan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri. Di saat yang bersamaan, kita pastikan masyarakat usia produktif bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan,” jelasnya.
Sementara sektor lain seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, perhubungan, kelautan/bahari, infrastruktur, UMKM, lingkungan, hukum, perumahan, telekomunikasi, keuangan, politik, keamanan, dan tenaga kerja/SDM disebut atau tertera dalam pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam rangka HUT ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di depan sidang bersama DPR dan DPD di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).
Kendati tak menyebut/mencantumkan satu pun kata “pariwisata” atau menyingung soal kunjungan wisatawan, destinasi prioritas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan hal terkait kepariwisataan lainnya, namun Orang Nomor Satu di negeri ini menyebut-nyebut hal-hal erat dengan kaitannya dengan sektor pariwisata.
Contohnya, dia menyebut soal konektivitas nasional dengan membangun infrastruktur di seluruh pelosok Tanah Air khususnya di desa-desa, di daerah-daerah pinggiran, dan wilayah perbatasan.
Dengan kata lain Jokowi mengedepankan pembangunan daerah-daerah terdepan, daerah-daerah yang menjadi beranda Indonesia. Sejumlah daerah perbatasan seperti Entikong, Natuna, dan Atambua, disebutnya.
Ini berarti kementerian terkait, termasuk Kementerian Pariwisata (Kemenpar) harus melirik lebih tajam lagi daerah-daerah perbatasan yang dimaksud Sang Presiden.
Kemenpar harus memanfaatkan peluang porsi lebih pembangunan daerah-daerah perbatasan itu dengan membuat even-even menarik yang akhirnya dapat menjaring wisman dari negara lain yang berbatasan.
Jokowi juga menyinggung soal perombakan manajemen anggaran pembangunan. Dia menegaskan kembali pemerintah harus meninggalkan paradigma lama, yaitu paradigma anggaran dibagi rata menjadi bekerja dengan paradigma baru, yaitu anggaran difokuskan untuk program-program prioritas.
Kata Jokowi esensinya adalah uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat melalui program-program yang nyata, melalui kerja yang nyata, dan terasa manfaatnya buat rakyat.
Dia menegaskan sudah tidak bisa lagi anggaran pembangunan, uang rakyat, habis untuk kegiatan operasional birokrasi seperti perjalanan dinas dan anggaran rapat yang sebenarnya dapat diefisienkan.
Begitu pula tradisi lama penggunaan kalimat-kalimat bersayap pada nomenklatur penyusunan anggaran harus ditinggalkan karena berujung pada tidak efisiennya penggunaan dana pembangunan.
Jika dikaitkan dengan Kemenpar, berarti Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya harus memanfaatkan anggaran sektor pariwisata yang kabarnya juga terpotong dengan tepat dan seefisien mungkin guna mencapai target 20 jiuta wisman hingga 2019.
Meski tak menyebut satupun kata “Pariwisata”, namun Jokowi berkali-kali menyebut saoal akselerasi pembangunan infrastruktur, antara lain jalan nasional, jalan tol, kereta api, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, telekomunikasi, irigasi, dan lainnya. Semua itu jelas-jelas sangat erat kaitannya dengan sektor pariwisata, terutama soal aksebilitas.
Dalam dua tahun terakhir, lanjut Jowoki, Pemerintah telah mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 2.225 km, jalan tol sepanjang 132 km, dan jembatan sepanjang 16.246 m, atau sebanyak 160 jembatan. “Pada tahun 2016 target pembangunan jalan nasional sepanjang 703 km dan jembatan sepanjang lebih dari 8.452 m,” ungkapnya.
Kata Jokowi pembangunan kereta api tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa, tetapi juga di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. “Sampai sekarang, jalur kereta api yang beroperasi telah mencapai sepanjang 5.200 kilometer Spoor (Km’sp),” tambahnya.
Di tahun 2015, 179,33 Km’sp telah selesai dibangun dan 271,5 Km’sp sedang dalam proses pembangunan. Selain itu juga sedang dibangun kereta untuk transportasi perkotaan, seperti Mass Rapid Transportation (MRT), Light Rail Train (LRT), serta commuter line.
Untuk program Tol Laut, lanjut Jokowi, Pemerintah telah menetapkan 24 pelabuhan sebagai Simpul Jalur Tol Laut. Sebagai pendukung, turut dibangun 47 pelabuhan non-komersil dan 41 pelabuhan sedang dalam proses pembangunan.
Jokowi pun menargetkanh sudah terbangun 100 pelabuhan pada tahun 2019. Pemerintah juga menyiapkan kapal-kapalnya, yaitu sebanyak 3 kapal pada tahun 2015 dan 30 kapal ditargetkan pada tahun 2016.
Pembangunan dan pengembangan bandar udara juga dipercepat sebagai wujud pembangunan Jembatan Udara. “Di tahun 2016, Sembilan bandar udara telah dikembangkan sehingga memiliki standar yang lebih tinggi, dan enam bandar udara telah resmi dibuka pada tahun 2016,” terangnya.
Dalam hal jalur penerbangan, Pemerintah telah menemukan solusi untuk mengatasi kepadatan jalur penerbangan Utara Pulau Jawa. “Dapat saya sampaikan bahwa perencanaan untuk membuka jalur penerbangan Selatan Pulau Jawa sekarang ini sudah dimulai,” kata Jokowi lagi.
Semua yang disampaikan Jokowi itu tentu berdampak besar bagi kemajuan kepariwisataan nasional. Kemenpar bisa terus bersinergi dengan kementerian terkait seperti Kemen PU & Pera, Kementerian Perhubungan dan lainnya guna memperbanyak akses penerbangan langsung, penyediaan kapal-kapal laut khusus wisata dan lainnya.
Percepatan pembangunan waduk dan embung atau situ untuk memperkuat program Ketahanan Air juga ada kaitannya dengan pariwisata. Waduk dan embung tersbut bisa dimanfaatkan oleh Kemenpar sebagai daya Tarik wisata (DTW). Soalnya pada tahun 2016 ini, dilakukan percepatan penyelesaian 22 waduk yang sedang dibangun, 8 waduk baru, 387 embung/situ baru, dan rehabilitasi 71 embung/situ.
Berarti kalau Kemenpar jeli, bertambah lagi DTW khususnya objek wsiata waduk dan situ diTanah Air. Tinggal memanfaatkan/mengemas waduk/situ tersebut dengan baik, mulai dengan penyediaan fasilitas pendukung wisata, sarana bermaian water sports, akses, kegiatan/even seperti sport tourism, dan lainnya.
Jokowi juga berkeinginan menjadikan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan terus meningkatkan kualitas dan jangkauan infrastruktur telekomunikasi. “Dari segi modernitas, Pemerintah telah mengaktifkan teknologi 4G. Sedangkan untuk jangkauannya, Pemerintah meneruskan pembangunan Palapa Ring yang telah menghubungkan 400 Kabupaten/Kota dengan jaringan serat optik di tahun 2015,” terangnya.
Sampai dengan April 2016, sambung Jokowi telah diselesaikan tahap persiapan dan sudah siap dilaksanakan pembangunan Palapa Ring Paket Barat dan Paket Tengah untuk menjangkau makin banyak daerah di Tanah Air.
Kemudahan akses berkomunikasi itu pun jelas amat mendukung sektor kepariwisataan. Wisatawan jadi bisa mengakses internet dimanapun dengan mudah dan tidak lemot, tidak on-off.
Dalam percepatan pembangunan infrastruktur, lanjut Jokowi, Pemerintah menggunakan dana APBN. Sedangkan, daerah-daerah lain yang ekonominya menggeliat dan tumbuh, Pemerintah mendorong peran dunia usaha dan kerja sama dunia usaha dengan BUMN.
“Tahun 2016 ini, investasi BUMN ditargetkan sebesar Rp 410,2 Triliun yang di dalamnya terdapat 62 proyek strategis dengan nilai proyek sebesar Rp 347 Triliun. Nilai investasi BUMN akan terus diperbesar sehingga pada tahun 2019 dapat mencapai Rp 764 Triliun,” ungkapnya.
Selain itu, dengan dukungan penuh dari DPR, Pemerintah melakukan terobosan dengan mengeluarkan aturan tentang Amnesti Pajak. “Diharapkan, basis penerimaan pajak menjadi semakin luas guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional,” ujarnya.
Jokowi juga memandang penting untuk memperluas akses masyarakat pada kegiatan ekonomi produktif, dengan mendorong kemajuan dan produktivitas sektor UMKM.
Menurutnya sektor UMKM selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. “Untuk itu, dalam dua tahun terakhir Pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) per tahun dari 22% menjadi 12% pada tahun 2015 dan turun menjadi 9% pada tahun 2016,” terangnya.
Dalam rangka menyiapkan SDM menghadapi kompetisi global, sambungnya, Pemerintah memperkuat sistem pendidikan vokasional. “Melalui pendidikan vokasional, kita dapat melahirkan angkatan kerja dengan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri. Di saat yang bersamaan, kita pastikan masyarakat usia produktif bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan,” jelasnya.
Jika dikaitkan dengan SDM pariwisata, jelas Kemenpar harus mengarah kepada sistim pendidikan vokasi untuk mendapatkan tenaga kerja pariwisata yang profesional di bidangnya.
Jadi jangan berkecil hati, jika Jokowi tidak menyebut atau menulis satu kata “Pariwisata’ pun dalam pidato kenagaraannya tahun ini.
Soalnya secara tersirat, pada dasarnya Sang Presdien tetap mendukung penuh sektor kepariwisataan lewat percepatan pembangunan di sektor-sektor lain seperti tersebut di atas, terutama infrastruktur, perhubungan, dan SDM.
Nah sekarang tinggal bagaimana Menpar Arief Yahya dan jajarannya memanfaatkan percepatan pembangunan di sektor-sektor tersebut untuk kemajuan kepariwisataan nasional.
Jika adem-adem saja, tidak cepat bergerak, tidak fokus, masih lemot, ya sama saja bohong. Tapi sebaliknya jika terus berpacu dengan waktu, bekerja cepat dan cerdas menggapai target, bersinergi, kompak, kreatif dan inovatif, pasti target yang ditetapkan Sang BIG BOSS (Presiden Jokowi-red) akan tercapai.
Naskah & foto: adji kurniawan (kembaratropis@yahoo, ig:@adjitropis)
Penulis: jurnalis/blogger/pemerhati kebudayaan & kepariwisataan.
0 komentar:
Posting Komentar