Ini Tiga Langkah Terobosan Presiden Jokowi Guna Mempercepat Pembangunan

Guna mempercepat pembangunan, Pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial. Ketiga langkah itu adalah: Pertama, percepatan pembangunan infrastruktur. Kedua, penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia. Ketiga, deregulasi dan debirokratisasi.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraannya dalam rangka HUT ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di depan sidang bersama DPR dan DPD di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

“Melalui percepatan pembangunan infrastruktur, kita bangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan social,” jelas Jokowi.

Menurutnya akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan, pelabuhan, bandara, dan rel kereta api. Sedangkan, akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, telekomunikasi, irigasi, dan perumahan rakyat.

Dalam dua tahun terakhir, lanjut Jowoki, Pemerintah telah mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 2.225 km, jalan tol sepanjang 132 km, dan jembatan sepanjang 16.246 m, atau sebanyak 160 jembatan. “Pada tahun 2016 target pembangunan jalan nasional sepanjang 703 km dan jembatan sepanjang lebih dari 8.452 m,” ungkapnya.

Kata Jokowi pembangunan kereta api tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa, tetapi juga di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. “Sampai sekarang, jalur kereta api yang beroperasi telah mencapai sepanjang 5.200 kilometer Spoor (Km’sp),” tambahnya.

Di tahun 2015, 179,33 Km’sp telah selesai dibangun dan 271,5 Km’sp sedang dalam proses pembangunan. Selain itu juga sedang dibangun kereta untuk transportasi perkotaan, seperti Mass Rapid Transportation (MRT), Light Rail Train (LRT), serta commuter line.

Untuk program Tol Laut, lanjut Jokowi, Pemerintah telah menetapkan 24 pelabuhan sebagai Simpul Jalur Tol Laut. Sebagai pendukung, turut dibangun 47 pelabuhan non-komersil dan 41 pelabuhan sedang dalam proses pembangunan. Target pemerintah adalah sudah terbangun 100 pelabuhan pada tahun 2019. Pemerintah juga menyiapkan kapal-kapalnya, yaitu sebanyak 3 kapal pada tahun 2015 dan 30 kapal ditargetkan pada tahun 2016.

“Ini untuk mewujudkan gagasan kita menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Lautan adalah masa depan bangsa, Jalesveva Jayamahe,” ujarnya.

Pembangunan dan pengembangan bandar udara juga dipercepat sebagai wujud pembangunan Jembatan Udara. “Di tahun 2016, Sembilan bandar udara telah dikembangkan sehingga memiliki standar yang lebih tinggi, dan enam bandar udara telah resmi dibuka pada tahun 2016,” terangnya.

Dalam hal jalur penerbangan, Pemerintah telah menemukan solusi untuk mengatasi kepadatan jalur penerbangan Utara Pulau Jawa. “Dapat saya sampaikan bahwa perencanaan untuk membuka jalur penerbangan Selatan Pulau Jawa sekarang ini sudah dimulai,” kata Jokowi lagi.

Menurut Jokowi perihal penyediaan listrik, program 35.000 MW terus dipacu. “Program 35.000 MW kita pantau secara ketat dan cermat. Kita ingin memastikan program ini terlaksana dengan lancar dan dapat mencapai target rasio elektrifikasi 100% di tahun 2019,” terangnya.

“Ketika itu terjadi, Indonesia akan bebas dari byar-pet. Usaha kecil dan industri rumah tangga dapat berjalan lancar dan anak-anak dapat belajar di malam hari dengan penerangan lampu listrik yang memadai,” ujarnya.

Selain itu juga dilakukan percepatan pembangunan waduk dan embung untuk memperkuat program Ketahanan Air. “Pada tahun 2016 ini, dilakukan percepatan penyelesaian 22 waduk yang sedang dibangun, 8 waduk baru, 387 embung/situ baru, dan rehabilitasi 71 embung/situ,” bebernya.

Guna mempercepat lahirnya inovasi-inovasi teknologi informasi dan menjadikan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Pemerintah terus meningkatkan kualitas dan jangkauan infrastruktur telekomunikasi.

“Dari segi modernitas, Pemerintah telah mengaktifkan teknologi 4G. Sedangkan untuk jangkauannya, Pemerintah meneruskan pembangunan Palapa Ring yang telah menghubungkan 400 Kabupaten/Kota dengan jaringan serat optik di tahun 2015,” terangnya.

Sampai dengan April 2016, sambung Jokowi telah diselesaikan tahap persiapan dan sudah siap dilaksanakan pembangunan Palapa Ring Paket Barat dan Paket Tengah untuk menjangkau makin banyak daerah di Tanah Air.

Untuk memenuhi kebutuhan akan rumah bagi masyarakat, tahun 2016 ini Pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta rumah. Sebanyak 700.000 rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 300.000 rumah untuk non-MBR.

Dalam percepatan pembangunan infrastruktur, lanjut Jokowi Pemerintah berkewajiban untuk membangun wilayah-wilayah yang marginal, wilayah-wilayah yang tertinggal dengan menggunakan dana APBN. Sedangkan, daerah-daerah lain yang ekonominya menggeliat dan tumbuh, Pemerintah mendorong peran dunia usaha dan kerja sama dunia usaha dengan BUMN.

“Tahun 2016 ini, investasi BUMN ditargetkan sebesar Rp 410,2 Triliun yang di dalamnya terdapat 62 proyek strategis dengan nilai proyek sebesar Rp 347 Triliun. Nilai investasi BUMN akan terus diperbesar sehingga pada tahun 2019 dapat mencapai Rp 764 Triliun,” ungkapnya.

Selain itu, dengan dukungan penuh dari DPR, Pemerintah melakukan terobosan dengan mengeluarkan aturan tentang Amnesti Pajak. “Diharapkan, basis penerimaan pajak menjadi semakin luas guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional,” ujarnya.

Di era kompetisi global, pembangunan infrastruktur fisik saja menurut Jokowi belum cukup untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Terlebih Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah dimulai yang berarti persaingan di Asia Tenggara semakin sengit.

“Agar Indonesia bisa bersaing dalam kompetisi global maka pembangunan infrastruktur sosial, yaitu kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dipercepat,” imbaunya.

Dengan demikian Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam perlombaan ekonomi global, Indonesia harus ikut berlomba dan harus menjadi bangsa pemenang.

Terkait dengan itu, lanjut Jokowi, Pemerintah memandang penting untuk memperluas akses masyarakat pada kegiatan ekonomi produktif, dengan mendorong kemajuan dan produktivitas sektor UMKM.

Menurutnya sektor UMKM selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. “Untuk itu, dalam dua tahun terakhir Pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) per tahun dari 22% menjadi 12% pada tahun 2015 dan turun menjadi 9% pada tahun 2016,” terangnya.

Dalam rangka menyiapkan SDM menghadapi kompetisi global, sambungnya, Pemerintah memperkuat sistem pendidikan vokasional. “Melalui pendidikan vokasional, kita dapat melahirkan angkatan kerja dengan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri. Di saat yang bersamaan, kita pastikan masyarakat usia produktif bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan,” jelasnya.

Dalam membangun manusia Indonesia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing, Pemerintah meningkatkan kualitas pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.

Di sektor kesehatan, Program Indonesia Sehat yang memiliki tiga pilar. Pertama, penerapan paradigma sehat. Kedua, penguatan pelayanan kesehatan. Ketiga, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Berdasarkan data BPJS Kesehatan per Juli 2016, peserta JKN sudah mencapai hampir 170 juta jiwa. Jumlah sarana pelayanan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terus meningkat. Sampai bulan Juli 2016, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan mencapai 20.239 fasilitas. Sedangkan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sebanyak 1.910 fasilitas, apotik sebanyak 1.953 fasilitas, dan optikal sebanyak 938 fasilitas.

Di sektor pendidikan, sekarang ini sedang dilakukan percepatan pembagian Kartu Indonesia Pintar di seluruh pelosok Tanah Air. “Perhatian Pemerintah terutama diberikan kepada anak usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu. Melalui KIP diberikan jaminan untuk mendapatkan layanan Pendidikan Dasar sampai Menengah, pendidikan formal dan nonformal, termasuk untuk mendapatkan keterampilan dari lembaga kursus/BLK,’ terangnya.

Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang mengabdi di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terdepan, dan wilayah-wilayah perbatasan.

Sebagai katalisator pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, Pemerintah berkomitmen melakukan deregulasi dan debirokratisasi. “Banyak regulasi kita sudah usang, sudah harus diperbaharui untuk menyongsong perubahan jaman,” aku Jokowi.

“Regulasi yang membingungkan harus disederhanakan, prosedur yang rumit harus dipangkas. Deregulasi dan debirokratisasi itu kita lakukan untuk memberikan kecepatan pelayanan, kepastian regulasi, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi, serta meningkatkan produktivitas,” terang Jokowi.

“Wujud nyatanya adalah 12 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dikeluarkan Pemerintah sampai dengan awal Juni 2016. Dari 12 Paket Ekonomi tersebut, dapat saya sampaikan bahwa 96% perangkat regulasinya sudah selesai disiapkan,” jelasnya lagi.

Guna mempercepat manfaat dari paket-paket itu, telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi tanggal 28 Juni 2016. “Ke depan, diupayakan pembentukan Paket Kebijakan Ekonomi lainnya guna mempercepat peningkatan ekonomi nasiona,” tambah Jokowi.

Sebagai bagian dari deregulasi, Pemerintah telah mensinkronkan berbagai peraturan daerah (Perda) terkait perdagangan dan investasi. “Lebih dari 3.000 Perda sudah dibatalkan karena tidak kondusif bagi kemajuan perdagangan dan kemudahan berusaha,” ungkapnya.

Mencermati berbagai kesalahpahaman tentang pembatalan Perda, Jokowi menegaskan dua hal. Pertama, sinkronisasi Perda dilakukan untuk kepentingan nasional, yang artinya termasuk kepentingan daerah.

Sinkronisasi yang telah dilakukan akan membawa manfaat bagi daerah dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Kedua, Perda yang dibatalkan hanya terkait urusan perdagangan dan investasi.

Sinkronisasi dilakukan agar ada keselarasan, agar ada kesinambungan regulasi dari Undang-Undang Dasar 1945 dengan beragam regulasi di tingkat pusat hingga daerah.

“Tidak ada peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Semuanya harus berada di bawah konstitusi, di bawah kehendak rakyat,” tegasnya.

Di awal-awal pidatonya Jokowi menjelaskan bahwa sampai sekarang ekonomi global masih mengalami perlambatan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi nasional juga terpengaruh.

“Namun kita patut bersyukur bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan pertama tahun 2016 tumbuh 4,91%. Bahkan dalam triwulan kedua tahun ini, pertumbuhan ekonomi nasional naik menjadi 5,18%," terangnya.

Pertumbuhan itu, lanjut Jokowi  jauh lebih besar di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dan negara-negara berkembang. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu pertumbuhan yang tertinggi di Asia,” tambahnya.

Menurut Jokowi percepatan pembangunan mutlak diperlukan untuk mengejar ketertinggalan. "Masa Indonesia sudah 71 tahun merdeka, belum bisa memutus rantai kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial," singgungnya.

Naskah & foto: adji kurniawan (kembaratropis@yahoo.com, ig:@adjitropis)