GIPI Bermitra dengan Pemerintah
Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) berjanji menjadi rekan erat pemerintah dalam mengembangkan dan memajukan kepariwisataan Tanah Air. Organisasi asosiasi, pengusaha, dan asosiasi profesi di bidang pariwisata yang baru terbentuk ini, bermisi membangun pariwisata Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Apa dukungan pemerintah?
GIPI akan bermitra dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. “Selama ini mungkin ada miss communication dengan asosiasi-asosiasi yang pernah ada. GIPI tidak akan asal mengritik tapi memberi solusi dan masukan kepada pemerintah untukk mendorong pembangunan pariwisata Indonesia,” tegas Didien Junaedy selaku Ketua Umum GIPI di Jakarta, Kamis (5/5/2011).
Dengan misi GIPI membangun Pariwisata Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, diharapkan masyarakat bisa lebih sejahtera berkat pariwisata. “Biar masyarakat nanti bisa bilang kami hidup dari pariwisata. Kami bisa menyekolahkan anak-anak hingga tinggi berkat pariwisata,” harapnya.
Keberadaan GIPI sangat startergis sebagai organisasi pariwisata menjadi payungnya seluruh asosiasi pariwisata yang ada. “Kita sering mendapat rumor kalau organisasi kepariwisataan kita sering bertengar, tidak cocok satu sama lain. Asosiasi-asosiasi carut-marut dan tidak kompak. Dengan GIPI semoga dapat mempersatukan semuanya. Saling hand in hand dengan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan terbaik,” terangnya.
Salah satu kegiatan GIPI akan mengadakan diskusi-diskusi dengan sejumlah pihak termasuk media untuk memberi masukan ke GIPI. “Kita akan mengundang wartawan, teman-teman asosiasi dan lainnya untuk memberikan solusi tentang suatu permasalahn kepariwisataan, termasuk program yang dijalankan pemerintah,” akunya.
Untuk memelihara kelangsungan dan menjalankan semua kegiatan GIPI, Didien mengakui itu tidaklah mudah. Pasalnya organisasi ini tidak dibiayai pemerintah. “Organisasi ini murni nirlaba. Tapi kelak kaya akan pemikiran ide,” terangnya.
Menbudpar Jero Wacik menyambut baik keinginan GIPI bermitra kerja pemerintah pusat dan daerah. “Bermitra itu artinya saling bergaul, saling mendukung, dan saling memajukan. Jadi jangan ada kalimat-kalimat yang bermusuhan. Pemerintah ini rakyat juga yang punya. Bermusyawarahlah, kita majukan pariwisata bersama,” jelasnya di tempat dan hari yang sama.
Kemenbudpar, lanjut Jero Wacik akan mendukung kegiatan GIPI dengan APBN yang nota bene uang rakyat meski tidak besar. Sepanjang GIPI bekerja memang untuk rakyat, menyuarakan rakyat dan mengembangkan misi memajukan pariwisasta bersama pemerintah. “Masa iya saya tidak mau memberikan subsidi atau apapun itu namanya kepada pengurus GIPI jika memang benar bermitra baik. Tapi kalau setiap hari pengurusnya gebukin pemerintah, saya tidak akan dukung. Toh, di UU Kepariwisataan tidak menyebutkan pemerintah harus memberi bantuan anggaran,” tegasnya.
Satu lagi, tambah Jero Wacik, dalam kode etik yang akan dibuat GIPI tolong dicantumkan bahwa setiap anggotanya tidak boleh menjelek-jelekkan negerinya sendiri, dan ikut-ikutan membesar-besarkan pemberitaan yang seram-seram atau membesar-besarkan masalah kecil.
“Menjelek-jelekkan negeri sendiri dan ikut-ikutan membesar-besarakan pemberitaan yang seram, itu berlawanan dengan bisnis pariwisata. Pariwisata itu harus menjaga imej baik. Pariwisata bisa mundur kalau imej masyarakat luar terhadap Indonesia itu jelek atau seram. Ini harus diingat,” jelasnya.
Naskah: Adji Kurniawan (adji_travelplus@yahoo.com)
Foto: Fachrul Rozi, Pusformas, Kemenbudpar
GIPI akan bermitra dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. “Selama ini mungkin ada miss communication dengan asosiasi-asosiasi yang pernah ada. GIPI tidak akan asal mengritik tapi memberi solusi dan masukan kepada pemerintah untukk mendorong pembangunan pariwisata Indonesia,” tegas Didien Junaedy selaku Ketua Umum GIPI di Jakarta, Kamis (5/5/2011).
Dengan misi GIPI membangun Pariwisata Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, diharapkan masyarakat bisa lebih sejahtera berkat pariwisata. “Biar masyarakat nanti bisa bilang kami hidup dari pariwisata. Kami bisa menyekolahkan anak-anak hingga tinggi berkat pariwisata,” harapnya.
Keberadaan GIPI sangat startergis sebagai organisasi pariwisata menjadi payungnya seluruh asosiasi pariwisata yang ada. “Kita sering mendapat rumor kalau organisasi kepariwisataan kita sering bertengar, tidak cocok satu sama lain. Asosiasi-asosiasi carut-marut dan tidak kompak. Dengan GIPI semoga dapat mempersatukan semuanya. Saling hand in hand dengan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan terbaik,” terangnya.
Salah satu kegiatan GIPI akan mengadakan diskusi-diskusi dengan sejumlah pihak termasuk media untuk memberi masukan ke GIPI. “Kita akan mengundang wartawan, teman-teman asosiasi dan lainnya untuk memberikan solusi tentang suatu permasalahn kepariwisataan, termasuk program yang dijalankan pemerintah,” akunya.
Untuk memelihara kelangsungan dan menjalankan semua kegiatan GIPI, Didien mengakui itu tidaklah mudah. Pasalnya organisasi ini tidak dibiayai pemerintah. “Organisasi ini murni nirlaba. Tapi kelak kaya akan pemikiran ide,” terangnya.
Menbudpar Jero Wacik menyambut baik keinginan GIPI bermitra kerja pemerintah pusat dan daerah. “Bermitra itu artinya saling bergaul, saling mendukung, dan saling memajukan. Jadi jangan ada kalimat-kalimat yang bermusuhan. Pemerintah ini rakyat juga yang punya. Bermusyawarahlah, kita majukan pariwisata bersama,” jelasnya di tempat dan hari yang sama.
Kemenbudpar, lanjut Jero Wacik akan mendukung kegiatan GIPI dengan APBN yang nota bene uang rakyat meski tidak besar. Sepanjang GIPI bekerja memang untuk rakyat, menyuarakan rakyat dan mengembangkan misi memajukan pariwisasta bersama pemerintah. “Masa iya saya tidak mau memberikan subsidi atau apapun itu namanya kepada pengurus GIPI jika memang benar bermitra baik. Tapi kalau setiap hari pengurusnya gebukin pemerintah, saya tidak akan dukung. Toh, di UU Kepariwisataan tidak menyebutkan pemerintah harus memberi bantuan anggaran,” tegasnya.
Satu lagi, tambah Jero Wacik, dalam kode etik yang akan dibuat GIPI tolong dicantumkan bahwa setiap anggotanya tidak boleh menjelek-jelekkan negerinya sendiri, dan ikut-ikutan membesar-besarkan pemberitaan yang seram-seram atau membesar-besarkan masalah kecil.
“Menjelek-jelekkan negeri sendiri dan ikut-ikutan membesar-besarakan pemberitaan yang seram, itu berlawanan dengan bisnis pariwisata. Pariwisata itu harus menjaga imej baik. Pariwisata bisa mundur kalau imej masyarakat luar terhadap Indonesia itu jelek atau seram. Ini harus diingat,” jelasnya.
Naskah: Adji Kurniawan (adji_travelplus@yahoo.com)
Foto: Fachrul Rozi, Pusformas, Kemenbudpar
0 komentar:
Posting Komentar