Tazbir Abdullah: "Fokus Pemerintah Harus Pada Kesiapan Destinasi Berstandar Normal Baru"

Kabar beberapa provinsi akan membuka destinasi wisatanya dalam waktu dekat, setelah ditutup sementara untuk mencegah sebaran Covid-19, bisa dibilang menyenangkan sekaligus mengejutkan.

Lalu langkah apa yang harus dilakukan Pemerintah Pusat, Pemda, dan stakeholder terkait? Begini tanggapan dan masukan pemerhati/pengamat pariwisata, Tazbir Abdullah. 

Terkait kabar adanya sejumlah destinasi wisata favorit bakal dibuka kembali, Tazbir mengatakan langkah itu boleh saja diambil asalkan dengan catatan destinasi tersebut sudah mempersiapkan standar normal barunya.

Menurut pria berdarah Aceh, kelahiran Desa Mongeudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, 2 Desember 1957 yang kemudian bertahun-tahun menjadi Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istinewa Yogyakarta ini, ada 2 hal yang harus diindahkan.

Pertama, Pemda yang sudah "siap" silakan membuat pernyataan itu. "Yang kedua, calon wisatawan tentu menunggu kondusifnya sarana angkutan wisata dan kebijakan pemerintah tentang pembatasan pergerakan penduduk," terang kepada TravelPlus Indonesia, Jumat, (29/5/2020).

Saat ini Tazbir mengaku sedang  melakukan survey kecil-kecilan kepada ratusan temannya.

"Hasil sementara sebanyak 95 % menjawab akan kembali berwisata jika Covid-19 berakhir dalam tahun 2020 ini," beber Tazbir yang pernah menjabat sebagai Direktur Promosi Dalam Negeri di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) selama 3 tahun (2014-2016).

Berdasarkan survey itu dan diperkuat data akurat lainnya, Tazbir sangat optimis pariwisata akan normal kembali.

Untuk itu Pemerintah Pusat harus minta data dari para gubernur.

"Ada berapa tempat wisata yang sudah siap menerima tamu. Sejauhmana "kesiapannya". Harus sesuai standar. Kalau asal bilang siap tapi tidak standar maka akan jadi bumerang kedepan, bisa merusak kepercayaan khususnya bagi tamu asing," tegasnya.

Kalau ada destinasi wisata yang menyatakan akan membuka destinasi wisatanya, lanjut Tazbir, pelaku industri pasti senang. 

"Bagaimanapun destinasi itu penanggung jawabnya Pemda, Maka Pemda dengan industri harus dalam kolaborasi yang bagus," imbau mantan Asisten Deputi Bisnis di Kementerian Pariwisata (Kemenpar) selama 2 tahun (2017-2018) ini.

Pihak yang harus menyatakan destinasi wisatanya aman dari Covid-19 itu adalah Pemerintah. "Karena orang asing "trust" nya pada Pemerintah. Makanya Pemerintah harus betul-betul  mempertanggungjawabkan itu," tambah Tazbir.

Sekarang ini, fokus Pemerintah Pusat harus pada kesiapan destinasi dengan standar normal baru. "Segera koordinasi bersama Pemda, mana yang sudah siap dengan protokol standar normal baru, dirilis secara bertahap," jelasnya lagi.

Pemda harus punya data fasilitas apa yang perlu didukung Pusat. "Minimal satu atau dua spot wisata ditiap provinsi sudah harus teridentifikasi saat ini," imbaunya.

Sementara Pusat mesti mendukung agar tiap provinsi mempersiapkan satu atau dua destinasi dulu yang diprioritaskan untuk segera dibuka. 

Terkait beberapa pejabat Pemerintah yang baru menyatakan wacana, teori, dan prediksi tren perubahan wisata kedepan pasca-pandemi atau the next normal, yang sebenarnya sudah 'basi' karena semua itu sudah lebih dulu diungkapkan oleh kalangan pemerhati/pengamat/aktivis pariwisata dan pelaku usaha wisata, Tazbir mengatakan sebaiknya sekarang ini waktunya perbanyak "action", bukan wacana atau teori dan prediksi tren wisata lagi.

"Sudah cukup banyak yang bicara, isinya itu-itu aja. Jadi, kalau Pemerintah mau bicara sekarang ini harus langsung pada sasarannya. Tidak boleh wacana atau teori lagi," ungkap Tazbir yang kini tengah giat mempromosikan produk kopi lokal. 

Tazbir mencontohkan sebaiknya Pemerintah mengatakan begini:

"Kami mengalokasikan anggaran sekian; sudah dilaksanakan kegiatannya seperti ini; respon dari stakeholder kami atau industri yang terkait seperti ini; respon masyarakat seperti ini; dan persentase mencapai target yang telah ditetapkan seperti ini. Nah ini yang betul," paparnya. 

Kata Tazbir yang pernah masuk dalam Tim Calendar of Event (CoE) Kemenpar selama 3 tahun (2017-2019) dan kerap menjadi narasumber/pembicara di sejumlah diskusi dan seminar baik offline maupun online (daring) terkait kepariwisataan ini, para pejabat harus dibuat tim "task force", dengan tugas yang jelas dan target capaian. 

"Hasil capaiannya tersebut bisa diakses 24 jam oleh pelaku industri untuk koordinasi hal teknis. Demikian masukan saya, semoga bermanfaat, terima kasih," pungkas Tazbir.

Naskah: adji kurniawan (kembaratropis@yahoo.com, ig: @adjitropis)
Foto: dok.@tazbir 

Captions:
1-4: Pemerhati/pengamat pariwisata Tazbir Abdullah yang kini juga  tengah giat promosikan produk kopi lokal.