Kereeen.., Simeuleu Bikin Satgas Cegah Corona,Terungkap dalam Video Conference Disbudpar Aceh

Guna mencegah penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) ke Simeuleu, Pemkabnya sampai membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang langsung diketuai oleh Bupati Simeulue, Erly Hasyim.

Hal itu terungkap dalam Video Conference (Vidcon) yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Aceh, baru-baru ini, tepatnya Rabu (1/4/2020).

Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) Kabupaten Simeuleu Abdul Karim, Vidcon yang dipimpin langsung oleh Kadisbudpar Aceh Jamaluddin dan didampingi Sekretaris Disbudpar Aceh Zukifli serta beberapa Kepala Bidang (Kabid)-nya, masing-masing Kadispar kabupaten maupun kota se-Aceh diminta menyampaikan laporan kondisi dampak dari Covid-19. 

Kadisbudpar Aceh Jamaluddin di akun Instagram (IG) @disbudpar_aceh mengatakan rapat terbatas ini bertujuan membahas hal-hal terkait penanganan dan pencegahan Covid-19 serta dampaknya terhadap pariwisata di seluruh Aceh. 

Pariwisata, lanjut Jamaluddin termasuk sektor yang paling terimbas wabah virus Corona ini, sehingga strategi pencegahan menjadi prioritas utama dilakukan sementara waktu.

Dalam Vidcon, Kadisparbud Simeuleu Abdul Karim menyampaikan kalau Kabupaten Simeulue yang notabene sebagai daerah kepulauan tentu juga sangat khawatir akan kondisi tersebut.

Oleh karena itu Pemkab Simeuleu membentuk Satgas Pencegahan Covid 19 yang langsung diketuai oleh Bupati Simeulue Erly Hasyim dan Kadisparbud-nya juga tergabung di salah satu Kelompok Kerja (Pokja)-nya yaitu Pokja Pengawasan.

Satgas Covid 19 itu, lanjut Abdul Karim melakukan imbauan dan pengawasan serta menginstruksikan agar seluruh kegiatan kepariwisataan untuk sementara dihentikan sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan.

"Langkah ini dimaksudkan untuk memutuskan rantai penyebaran virus dan mendukung program social distancing dan juga physical distancing," terangnya kepada TravelPlus Indonesia lewat pesan WA, Kamis (2/4/2020) sore.

Abdul Karim juga mejelaskan kondisi terkini pariwisata di Simeulue, terutama terkait Warga Negara Asing (WNA) tourist alias wisatawan mancanegafa (wisman), WNA yang menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA), dan kehadiran atau kepulangan mahasiswa Simeulue yang melanjutkan pendidikan di berbagai provinsi di Indonesia.

Terhadap WNA tourist pada kegiatan pengawasan diinstruksikan, diimbau  untuk meninggalkan Simeulue sementara waktu.

Kecuali WNA TKA sebagai pemilik usaha yang memiliki KITAP dan KITAS dan selama beberapa saat terakhir tidak melakukan perjalanan ke luar daerah. "Kepada mereka diberi waktu tanggal 22 Maret 2020. Dan alhamdulillah mereka mematuhi aturan dan himbauan pemerintah Kab. Simeulue," beber Abdul Karim.

Selanjutnya Tim Pokja Pengawasan secara berkala terus memonitor keberadaan WNA, dan per tanggal 26 Maret WNA hanya 10 orang lagi, yang keseluruhannya memiliki dokumen KITAP/KITAS sebagai TKA bahkan 4 dari 10 tersebut telah lama di Simeulue dan menikah dengan warga lokal Simeulue.

"Saya juga menyampaikan dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha pariwisata akibat wabah virus ini. Semua keluhan seluruh pelaku usaha terutama resort juga kita sampaikan, sebagai dampak dari Covid-19," ungkapnya.

Saat ini pelaku usaha kewalahan membayar gaji para karyawannya. Mereka banyak yang membuka usaha pariwisata dengan  modal pinjaman bank.

"Dengan kondisi ini mereka meminta kiranya ada penangguhan atau dispensasi terhadap setoran kredit bank serta persoalan pemulihan yang menurut mereka sedikit terganggu dan lambat pasca Covid-19," urainya lagi.

Menurut Abdul Karim Simeulue dalam kondisi aman dan sampai saat ini telah 3000 lebih warga Simeulue kembali dari perantauan karena pendidikan dan mereka semua tetap disarankan untuk mengikuti Karantina Mandiri.

Warga Simeuleu yang positif Covid-19, sambung Abdul Karim, alhamdulillah masih nihil, PDP nihil, dan yang meninggal karena Covid-19 juga nihil.

"Hanya ada satu orang yang tercatat ODP. Itu pun kondisinya sehat-sehat saja. Lantaran si-ODP itu kembali ke Simeuleu dari perjalanan luar negeri, makanya perlu pemantauan khusus dari tim kesehatan," ungkap Abdul Karim. 

Vidcon yang digelar Disbudpar Aceh sejatinya harus diikuti 23 Kadispar Kab/Kota. Namun realitanya hanya sekitar 7 saja. Bahkan Banda Aceh yang menjadi Ibukota Provinsi Aceh, Kadispar-nya tidak ikut serta.

Kabid Pemasaran Disbudpar Aceh  Rahmadani membenarkan hal itu. 

Kata dia Vidcon ini baru diikuti oleh Kadispar Kabupaten Aceh Singkil, Kota Sabang, Kabupaten Bener Meriah, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kadispar Pidie. 

"Mungkin karna Vidcon ini baru kali pertama diadakan, masih kaget, dan jaringan komunikasinya juga masih kurang bagus, contohnya Kadispar Pidie tadi terputus jaringannya," terang Rahmadani.

Sekurangnya ada enam poin yang dibahas dalam Vidcom perdana ini, pertama, menindaklanjuti instruksi Gubernur Aceh menyangkut dengan Revisi dan Pergeseran Anggaran.

Selanjutnya imbauan tidak berada di warung dan cafe, menjaga jarak dan kesehatan serta bekerja di rumah dan piket di kantor.

Berikutnya menindaklanjuti teleconference dengan Sesmen Kemenparekraf tentang laporan kondisi usaha pariwisata di daerah.

Sekaligus membahas kondisi industri pariwisata di daerah saat ini.

"Kondisi pada umumnya tutup alias tidak operasional sama sekali," ungkap Rahmadani seraya menambahkan kalau Vidcon Disbudpar Aceh ini rencananya diadakan sebulan sekali atau bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan.

Naskah: adji kurniawan (kembaratropis@yahoo.com, Ig: @adjitropis)
Foto: dok. disbudpar aceh & erly hasyim.