Ini Keuntungan Profesional Pariwisata Bersertifikat Sesuai Standar Kompetensi ASEAN MRA-TP
“Sertifikasi itu adalah bentuk pengakuan. Dengan memiliki sertifikat berstandar Kompetensi ASEAN sesuai MRA-TP berarti sduah diakui bahwa dia punya kemampuan yang bisa digunakan untuk mencari kerja dimananpun, baik di negara-negara ASEAN maupun di belahan dunia lain,” terang I Gusti Putu Laksaguna selaku ketua Association Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC) saat jumpa pers terkai hasil Konferensi ASEAN MRA-TP 2016 di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Selasa (9/8).
Bagi industri wisata, lanjut Laksaguna, dengan melakukan sertifikasi tenaga kerjanya, berarti sudah menjalankan isi Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa semua tenaga kerja di bidang pariwisata harus punya sertifikat kompetensi.
“Satu-satunya undang-undang yang mewajibkan bahwa tenaga kerja pariwisata harus bersertifikat itu hanya undang-undang kita. Sedangkan di negara lain, tidak ada,” ungkap Laksaguna.
Sertifikasi ini, sambungnya, juga sebagai barikade atau sebuah langkah proteksi terhadap tenaga kerja profesional pariwisata masing-masing negara, termasuk Indonesia.
Seperti diketahui ada 37 usaha wisata yang sudah dibuka 100% investasinya, termasuk hotel berbintag 3, 4, dan 5.
Menurut konferensi ASEAN MRA TP, lanjut nya, investor boleh merekrut tenaga kerja dari negara manapaun, asalkan tenaga kerja tersebut bersertifikat kompetensi.
“Nah salah satu cara kita membendung agar investor tersbut tidak memboyong tenaga kerja bersertifikasi dari negara lain, kita tanya dulu daia perlu apa. Kalau dia jawab butuh 100 waiters yang bersertifikat, bilang kita sudah punya 1000 lebih waiters bersertifikat,” tegasnya.
Sepanjang yang diperlukan investor tersebut tidak ada (tidak kita miliki), lanjut Laksaguna, dia baru bisa memboyongnya dari negara lain. “Jadi sertifikasi ini juga bermanfaat untuk proteksi. Soalnya walaupun ASEAN MRA-TP ini sifatnya kerjasasama tetap saja pada ujung persaingan, dan kita harus melindungi tenaga kerja pariwisata kita,” tambahnya.
Jumlah tenaga kerja Indonesia dibanding negara-negara di kawasan ASEAN memang menang dari segi kuantitas. Namun kualitasnya masih tertinggal.
Data statistik BPS menunjukkan sekitar 47 % tenaga kerja Indonesia hanya tamat SD bahkan ada yang tidak tamat.
“Bagaimana bisa memenangkan persaingan di ASEAN kalau tenaga kerja kita tadi itu, tidak kita angkat. Mestinya teman-teman di Balai Latihan Kerja (BLK) harus melakukan pendidikan dan pelatihan yang berkompetensi standar ASEN MRA-TA,” tambahnya.
Salah satu keuntungan dari pelatihan berbasis kompetensi dengan menerapkan skema kualifikasi ASEAN itu, lanjut Laksaguna tidak menuntut adanya syarat tenaga kerjanya harus tamatanan pendidikan formasl, misalnya minimal harus lulusan SMA, dan sebagainya.
“Selagi tenaga kerja itu bisa calistung (membaca, menulis dan berhitung) serta sehat dan kuat, dia boleh ikut pelatihan dan disertifikasi jika lulus. Australia itu sudah lama menerapkan seperti itu,” terang Laksaguna.
Menurutnya industri wisata di dalam negeri masih banyak tergantung dengan tamatan. “Misalnya seorang waiters saratnya harus tamat SMA dan seterusnya. Seharusnya walau dia tidak tamat SD, kita bisa latih menjadai waiters sesuai dengan pelatihan berkompetensi,” ujarnya.
Pemahaman mengenai apa itu yang namanya pelatihan berbasis kompetensi, yakni mendapatkan tenaga kerja yang mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar inilah yang harus diinformasikan/dikomunikasikan ke semu industri wisata.
“Kalau mereka bilang tenaga kerjanya kurang cakp berbahasya Inggris, ya tinggal dilatih Bahasa Inggris,” tambahnya.
Pelatihan berkompetensi ini, lanjutnya merupakan salah satu cara untuk membuat mereka lebih terampil. “Karena kalau mereka sekolah formal, terlalau lama dan umum. Kalau dengan pelatihan berkomptensi, untuk level 2 cukup waktu 3 bulan. Karena yang difokuskan sesuai desk-nya, jadi waiters yang dilatih waiters tidak perlu belajar pelajaran Pancasila dan Agama dan sebagainya misalnya seperti itu,” terangnya.
Dengan kata lain pesertanya dituntut harus tamatan sekolah formal, seperti SMA dan seterusnya. “Yang terpenting tenaga kerja itu mendapat pelatihan berkompetensi apa, berkualifikasi apa, berkemampauan apa, dan sudah bersertifikasi apa , dan kemampuan apa,” tambah Laksaguna lagi.
ASEAN MRA TP tidak menuntut tenaga kerja tersebut harus tamatan sekokah formal, itu merupakan salah satu keuntungan. “Nah, apakah Indonesia mampu memanfaatkan ini dengan baik? Siapa yang melatih mereka? Itu kewajiban BLK harusnya,” kata Laksaguna yang juga menjabat sebagai ketua lembaga akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sehingga tahu betul situasai dan kondisi sejunlah BLK dalam negeri saat ini.
I Gusti Putu Laksaguna menambahkan tujuan dibentuknya MRA di bidang profesional pariwisata ini untuk meningkatkan kesetaraan kualitas dan profesionalitas SDM pariwisata di kawasan ASEAN dan memfasilitasi mobilitas dan perlindungan tenaga kerja pariwisata ASEAN dengan menggunakan ASEAN Competency Standars for Tourism dan lainnnya.
Dampak positif ASEAN MRA TP ini, lanjut Laksaguna antara lain mempermudah mendapatkan tenaga kerja kompeten yang langka di pasar kerja dalam negeri dan mengurangi tekanan pengangguran. “Sedangkan dampak negatifnya, masuknya tenaga kerja asing mengancam kesempatan kerja bagi tenaga kerja domestik,” terangnya.
Konferensi ASEAN MRA-TP 2016 berlangsung dua hari (8-9/8) di Hotel Grand Mercure, Jakarta diikuti 500 peserta, antara lain dihadiri Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Malaysia Dato Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz.
Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya membuka secara resmi konferensi ini Senin (8/8) sekaligus meluncurkan implementasi rencana kerja MRA 2016-2025 untuk profesional di bidang pariwisata.
Dalam keterangan tertulisnya Menpar Arief Yahya mengatakan konferensi ASEAN MRA-TP menjadi sarana penting dalam mempromosikan dan memperkenalkan sistem registrasi tenaga kerja bidang pariwisata atau ASEAN Tourism Professional Registration System (ATPRS) di tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
“Pengenalan ATPRS diharapkan dapat memicu rekrutmen tenaga kerja Indonesia maupun negara anggota ASEAN dari asosiasi hotel dan profesional pariwisata serta dapatmeningkatkan kapasitas kemandirian dari sekretariat regional,” kata Arief Yahya.
Adapun ASEAN MRA merupakan pengaturan antarnegara ASEAN yangdirancang untuk memfasilitasi pergerakan tenaga kerja yang berkualitas dan bersertifikat antarnegara anggota ASEAN.
“Saat ini tenaga kerja pariwisata Indonesia yang sudah tersertifikasi sebanyak 288.000 tenaga kerja dan program sertifikasi ini terus dilakukan,” unkap Arief Yahya.
Dalam keterangan tertulis tersebut Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Prof. Dr. H. M. Ahman Sya juga menambahakan bahwa tenaga profesional pariwisata bersertifikat di bawa MRA-TP akan mendukung negara anggota dalam mengembangkan ASEAN menjadi tujuan pariwisata kualitas seperti yang ditunjukkan dalam Rencana ASEAN Tourism Strategic 2016-2025.
Menurut Ahman Sya tingginya pertumbuhan pariwisata ASEAN yang dalam lima tahun terakhir ini mencapai 8% membawa dampak terhadap meningkatnya permintaan tenaga profesional. Namun di sini lain, penyebaran tenaga profesional pariwisata di ASEAN belum merata.
“Forum dalam konferensi ini menyarankan agar dilakukan studi tentang kesenjangan keterampilan serta mengidentifikasi langkah-langkah MRA-TP terkait untuk mengisi kesenjangan tersebut,” ungkap Ahman Sya.
Naslah & foto: adji kurniawan (kembaratropis@yahoo.com, ig:@adjitropis)
0 komentar:
Posting Komentar