Tingkatkan Kunjungan Wisman ke Danau Toba, Pemerintah Bentuk Badan Otorita Toba Awal 2016

Dalam waktu dekat Danau Toba, Sumatera Utara akan memiliki Badan Otorita Pariwisata (BOP) bernama Badan Otorita Toba. Badan tersebut dibentuk untuk mempercepat pengembangan kepariwisataan Danau Toba dengan mengggunakan pendekatan konsep single destination single management agar pengelolaan Danau Toba dapat lebih terkoordinasi. 

Demikian disampaikan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata 2016 di Grand Ballroom Hotel Kempinski Indonesia, Jakarta, Selasa (26/1). “Dalam struktur badan otorita tersebut sebagai Dewan Pengarah Menko Maritim, Ketua Harian Menpar dengan anggota menteri-menteri terkait termasuk Menko Polhukam,” kata Arief Yahya.

Pembentukan Badan Otorita Toba, lanjut Arief Yahya sebagai terobosan regulasi dalam mempercepat kenaikkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Danau Toba dan memaksimalkan pariwisatanya. “Karena berdasarkan pengalaman selama ini sistem pengelolaan single destination dengan multy management menjadi penghambat terhadap peningkatan wisman ke objek wisata,” ujarnya.

Dengan badan itu, maka seluruh pengelolaan potensi wisata Danau Toba, ada di bawah badan tersebut. Selama ini tujuh kabupaten sama-sama menjadi pengelola Danau Toba dan masing-masing bupatinya memiliki visi, kebijakan, dan program yang berbeda untuk Danau Toba. “Bayangkan kalau Danau Toba itu perusahaan, mana bisa jalan jika ada 7 pemimpin perusahaannya. Itu namanya Critical Success Factor,” jelasnya.

Seperti diketahui Danau Toba selama ini ditangani oleh tujuh pemerintah daerah yang berada di seputaran Danau Toba seperti Pemkab Samosir, Toba Samosir, Simalungun, Taput, Humbahas, Dairi, dan Karo serta campur tangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Menpar  menambahkan dengan terbentuknya Badan Otorita Toba, pengelolaan Danau Toba diharapkan bisa semakin maksimal. "Badan otorita tersebut nantinya yang memutuskan mau dibikin atraksi apa, fasilitas apa, dan apa-apa saja yang dibenahi di Danau Toba,” ungkapnya.

Dengan adanya Badan Otorita Toba, pengembangannya akan lebih jelas dan terarah. “Misalnya cukup satu bandara di Danau Toba yang terbaik, jadi tidak perlu ada 7 bandara di tujuh kabupaten sekitar Danau Toba. Begitupun jalan tol dari Bandara Kualanamu ke Danau Toba, cukup satu saja tidak semua kabupatennya dibuat tol dari Kualanamu,” tambah Arief Yahya.

Selain Danau Toba, pemerintah juga akan membentuk BOP di sembilan kawasan wisata utama di Indonesia pada 2016, yakni Borobudur, Mandalika, Labuhan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang, yang memiliki daya saing global tinggi.

Badan Otorita Borobudur mencakup Sangiran, Karimun Jawa, Dieng, dan Joglo Semar (Jogja-Solo & Semarang).

Arief Yahya memberi contoh perbandingan (benchmarking) Kamboja memiliki destinasi culture Angkor Wat (world heritage sites) dikunjungi 1,7 juta, sementara Indonesia memiliki dan detinasi Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (world heritage sites) dikunjungi sebanyak 471 ribu wisman dan 5 juta wisnus. Rendahnya tingkat kunjungan wisman ke Borobudur karena destinasi tersebut dikelelola oleh banyak otoritas (single destination dengan multy management).

Pembentukan BOP, lanjut Arief Yahya merupakan salah satu langkah percepatan akselerasi bidang pariwisata dalam pengembangan 10 destinasi wisata prioritas. “Pembangunan 10 destinasi prioritas ini merupakan percepatan akselerasi dalam mencapai target 20 juta tahun 2019, karena dari 10 destinasi prioritas ini kita akan diperoleh 8,5 juta wisman,” katanya.

Langkah percepatan akselerasi bidang pariwisata lainnya berupa terobosan regulasi dengan memperbanyak pemberian Bebas Visa Kunjungan (BVS) yang saat ini sebanyak 90 negara (Perpres No.104 Tahun 2015) dan tahun 2016 ini direncanakan akan ditambah menjadi 174 negara. “Dengan kebijakan BVK ini diproyeksikan tahun ini akan meningkatkan 1 juta wisman dengan devisa sebesar 1 miliar dolar AS,” terang Arief Yahya.

Langkah berikutnya berupa deregulasi pariwisata dengan menghapus Clearance Approval for Indonesia Teritory (CAIT/Perpres 105 Tahun 2015) yang akan meningkatkan jumlah kunjungan perahu pesiar (yacht) ke Indonesia. “Diproyeksikan dalam lima tahun ke depan jumlah kunjungan yacht akan mencapai 5.000 perahu pesiar dengan perolehan devisa sebesar 500 juta dolar,” terang Arief Yahya lagi.

Sementara itu deregulasi terhadap asas cabotage untuk cruise atau kapal pesiar asing, dengan membolehkan penumpang naik turun di lima pelabuhan di Indonesia yaitu Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Benoa (Bali) dan Soekarno – Hatta (Makassar), yang akan mendorong naiknya kunjungan wisman kapal pesiar ke Indonesia. “Diproyeksikan tahun 2019 jumlah kunjungan cruise asing ke Indonesia mencapai 1.000 kapal pesiar dengan perolehan devisa mencapai 300 juta dolar,” ungkap Arief Yahya.

Rakornas pariwisata berlangsung selama dua hari (26-27 Januari 2016) menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya para marketing thinker antara lain Hermawan Kartajaya dari Mark Plus, Sarah Matthew (Trip Advisor), dan Marianne (Ogilvy). 

Dalam acara Rakornas tersebut dilakukan penandatangan nota kesepahaman (MOU) antara Kemenpar dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka percepatan akselerasi pembangunan sektor pariwisata. Penyanyi pop papan atas Rossa dan Afgan, menghibur peserta Rakornas Pariwisata 2016 hari pertama. 

Sebelumnya di kesempatan lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan dengan Badan Otorita Toba diharapkan Danau Toba bisa menjadi "Monaco of Asia", yakni destinasi pariwisata tingkat internasional yang berhasil menjaring banyak wisman. "Kita akan jadikan Danau Toba ini Monaco of Asia, karena orang sudah tahu kalau Monaco itu bagus, cantik, pemandangannya indah dan bersih," katanya.

Menurut Rizal Ramli dengan Badan Otorita Toba pengelolaan dan pengembangan Danau Toba akan jauh lebih efektif. “Dengan konsep single destination single management, jumlah pengunjung Danau Toba pasti meningkat dan wilayahnya akan cepat terbangun, Jadi harus ada satu badan otorita untuk tiap satu tujuan wisata. Contoh yang berhasil adalah Bali Tourism Authority di Nusa Dua,” terangnya.

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menyambut baik inisiatif dibentuknya Badan Otorita Toba. Menurutnya langkah tersebut sudah ditunggu masyarakat Batak sejak puluhan tahun lalu. “Presiden Jokowi pun menyambut baik dan mendukung penuh, katanya rencana ini juga salah satu program pemerintah yang paling penting,” ujarnya.

Naskah & foto: Adji Kurniawan (kembaratropis@yahoo.com)