Indonesia Peringkat 114 Negara Beriklim Usaha Terbaik

Bank Dunia baru saja merilis hasil riset yang mengukur tingkat kemudahan investor asing untuk berbisnis di suatu negara. Dari rilis yang dikeluarkan Bank Dunia pada Rabu, 29 Oktober 2014 tersebut, Indonesia berada di peringkat 114 dari 189 negara. Sedangkan urutan teratas atau pertama diduduki Singapura. 

Peringkat Indonesia yang berada jauh dari negeri Singa Putih itu, menandakan Indonesia belum sepenuhnya menjadi negara yang bersahabat atau ramah bisnis. 

Sebaliknya hasil yang diraih Singapura, memantapkan negara mungil itu sebagai Macan Asia. Apalagi beberapa tahun belakangan ini negara pelabuhan ini memiliki pendapatan tinggi dan terkaya di Asia serta dianggap yang terbaik sebagai pusat keuangan

Menurut Bank Dunia, semakin tinggi peringkat suatu negara, berarti semakin kondusif pula untuk memulai dan melakukan bisnis di negara tersebut.

Di kawasan Asia, peringkat Indonesia juga berada jauh di bawah Hongkong yang berada di peringkat ke-3 dan Malaysia yang nangkring di peringkat ke-18. Bahkan, peringkat Indonesia juga kalah dari Taiwan (19), Vietnam (78), China (90), Filipina (95), dan Brunei Darussalam (101).

Kendati peringkat Indonesia jauh di bawah negara-negara di kawasan Asia Tenggara, namun bukan berarti tidak ada upaya perbaikan atau perubahan menjadi negara yang mencoba semakin bersahabat dengan iklim usaha.

Dari Laporan “Doing Business 2015: Melampaui Efisiensi” yang dikeluarkan Bank Dunia terkuak bahwa pelaku usaha pemula lokal di Asia Timur dan Pasifik terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam iklim usaha.

Tahun lalu misalnya, sejumlah negara di kawasan ini telah melaksanakan 24 reformasi terkait peraturan-peraturan di bidang kebijakan usaha.

Indonesia misalnya tercatat berupaya meningkatkan prospek pengusaha kecil dengan mereformasi tiga kebijakan pada 2013-2014. Di kota-kota besar, proses persetujuan untuk penggabungan usaha ditingkatkan dan pajak tenaga kerja dikurangi.

Di Jakarta contohnya, proses untuk mendapatkan sambungan listrik telah dipercepat dengan mengurangi beberapa persyaratan.

Beberapa negara lain di kawasan ini mempermudah pembayaran pajak selama satu tahun terakhir. Tiongkok misalnya meningkatkan sistem pengajuan dan pembayaran elektronik dan juga mengurangi biaya penggabungan usaha. Kalau Vietnam mengurangi tarif pajak penghasilan perusahaan. Sedangkan Mongolia memperkenalkan sistem pembayaran elektronik baru.

Semua kegiatan reformasi ini membuahkan hasil. Di Mongolia, misalnya, pengusaha lokal melihat rata-rata waktu untuk mengurus kewajiban pajak menjadi lebih singkat yaitu dari 192 jam per tahun pada 2013, menjadi 148 jam per tahun–lebih singkat dari proses di Austria.

Menurut penulis utama laporan Doing Business, Rita Ramalho, wilayah Asia Timur dan Pasifik berupaya semakin mewujudkan praktek-praktek global yang baik sejak tahun 2005.

Reformasi di bidang kebijakan yang dilakukan secara konsisten, lanjutnya telah meningkatkan kemudahan melakukan usaha dalam satu dekade terakhir. “Dampaknya memberikan lebih banyak peluang bisnis bagi pengusaha lokal,” ujarnya.

Tahun ini, untuk pertama kalinya, Doing Business mengumpulkan data dari kota kedua terbesar di negara-negara di wilayah ini, dengan jumlah penduduk lebih dari 100 juta. Di China, laporan terbaru telah menganalisa kebijakan usaha di Beijing dan Shanghai.

Sedangkan di Indonesia, analisa kebijakan dilakukan di Surabaya dan Jakarta. Perbedaan antara kota-kota tersebut bersifat umum untuk indikator-indikator yang mengukur langkah, waktu, dan biaya yang dibutuhkan ketika memproses pendirian usaha.

Selain itu, peringkat kemudahan melakukan usaha sekarang diukur berdasarkan distance to frontier score. Jarak ini menunjukkan seberapa dekat negara tersebut dengan praktek-praktek terbaik di dunia dalam mengatur iklim usaha. Skor yang lebih tinggi menunjukkan iklim usaha yang lebih efisien dan lembaga hukum yang lebih kuat.

Data Bank Dunia soal negara-negara ramah bisnis tersebut, menjadi teguran buat pemerintahan sekarang. Pemerintahan baru Indonesia yang kini dipimpin Presiden Jokowi dan Wapress Jusuf Kalla beserta jajaran menteri terkaitnya harus lebih kencang melakukan perbaikan dan reformasi kebijakan yang bersahabat dengan para pebisnis dan investor agar iklim usaha dan investasi di Indonesia membaik.

Apalagi Presiden Jokowi tengah menggarap Tol Laut yang antara lain akan membangun pelabuhan-pelabuhan dan infrastruktur serta fasilitas pendukung lainnya, tentu membutuhkan juga investor. 

Kalau iklim usaha Indonesia semakin baik, pastinya investor dalam dan mancanegara akan tertarik menanamkan modalnya untuk berusaha. Otomatis rangking Indonesia sebagai negara ramah bisnis akan naik peringkat.

Adapun sepuluh negara yang ramah bisnis versi Bank Dunia adalah Singapura di peringkat pertama, kemudian menyusul di peringkat ke-9 hingga ke-10 diduduki Selandia Baru, Hongkong, Denmark, Korea, Norwegia, AS, Inggris, Finlandia, dan Australia.

Naskah & foto: adji kurniawan (adji_travelplus@yahoo.com)

Captions: 
1. Jakarta salah satu kota di Indonesia yang dinilai tingkat keramahan iklim usahanya oleh Bank Dunia.