Siti Nurbaya: Padat Karya Penanaman Mangrove di Kabupaten Serang Libatkan Lebih dari 35.000 Orang

Program Padat Karya Penanaman Mangrove (PKPM) di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tepatnya di Desa Lontar dan Desa Alang-Alang mencapai 16 ribu hektar lebih dan berhasil melibatkan lebih dari 35.000 orang. Wow keren.

Data itu diungkap oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Siti Nurbaya usai meninjau langsung program itu di dua desa yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Segara Biru tersebut, Sabtu (7/11/2020).

"Bila dihitung dengan jumlah hari orang kerja (HOK), akan mencapai lebih dari 1,5 juta HOK. Maka bisa dilihat, berapa uang yang digelontorkan pemerintah untuk masyarakat," terangnya sebagaimana tertuang dalam siaran pers.

Menurut Menteri Siti, PKPM dilaksanakan sejak September atas arahan Presiden Jokowi, dengan target penanaman mangrove seluas 15.000 hektar, dan ternyata setelah dicek langsung di lapangan, mencapai 16 ribu hektar lebih.

Dalam peninjauan PKPM di dua desa  tersebut, MenLHK juga melakukan penanaman mangrove bersama masyarakat setempat.

Para pekerja dalam program ini bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore setiap hari. "Setiap pekerja mendapatkan uang Rp 80 ribu per hari, dan uangnya langsung di-transfer ke rekening masing-masing," jelas Menteri Siti.

Selain itu, ada juga kucuran dana buat kelompok yang digunakan untuk pembinaan dan kegiatan lain dalam kelompok, misalnya untuk pengadaan bibit.

Di wilayah lokasi yang menjadi sasaran kunjungan kerja MenLHK, yaitu di Kabupaten Serang, terdapat 2 KTH yang terlibat di lahan seluas sekitar 112,43  Ha dengan lebih kurang 8.547 HOK.

Selain mendorong pemulihan ekonomi dan ekosistem mangrove, tujuan lain dari program ini untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap kondisi ekosistem mangrove.

Upaya rehabilitasi ekosistem mangrove salah satunya dapat dilakukan dengan kegiatan penanaman mangrove.

Rehabilitasi mangrove ini diharapkan akan mengembalikan keberadaan vegetasi mangrove di daerah pesisir, yang berfungsi sebagai wilayah perlindungan pantai dari abrasi dan intrusi air laut serta ancaman bencana alam, pergeseran batas negara, dan dampak perubahan iklim.

"Dengan perakarannya yang kuat hingga ke dalam, mangrove mampu menyerap dan menyimpan karbon di udara sampai 3-4 kali lipat dibandingkan dengan hutan terestrial," ungkap Menteri Siti.

Di samping itu, negara mempunyai kewajiban untuk mengurangi emisi karbon. Saat ini, usaha Indonesia dalam mengurangi emisi karbon tersebut, dapat dinilai dengan uang oleh dunia internasional.

"Jadi yang penting itu sekarang kita menanam mangrove-nya dulu. Pemerintah tengah menyiapkan skema dan perhitungan yang tepat agar masyarakat mendapatkan nilai ekonomi karbon juga," ujarnya lagi.

Menteri Siti mengatakan kegiatan PKPM mendapat respons yang bagus. Pemerintah merencanakan akan menanam sampai 600.000 hektar.

"Sekarang baru 15.000 hektar, semula tahun ini akan 63.000 hektar. Kita dapat melihat faktanya di lapangan, memang program ini baik dan berguna bagi masyarakat," ungkap Menteri Siti.

Ketua KTH Segara Biru, Fahruri membenarkan kalau masyarakat yang tergabung dalam kelompok, sangat terbantu perekonomiannya.

"Mudah-mudahan program seperti ini bisa dilanjutkan, karena selain meningkatkan ekonomi masyarakat, tambak pun menjadi asri," harap Fahruri seraya menambahkan masih banyak di wilayah tersebut yang perlu ditanami mangrove.

Dirjen Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan, Hudoyo  menjelaskan KLHK memperluas cakupan kegiatan Padat Karya (PK/cash for work) di 34 provinsi. Hal ini dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui kegiatan penanaman mangrove, senilai Rp 406, 1 Milyar, seluas 15.000 Ha.

"Program PEN Padat Karya Penanaman Mangrove ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir," terangnya.

Selain dalam penanaman, kegiatan padat karya setiap tahun dilaksanakan KLHK melalui rehabilitasi hutan dan lahan, pembuatan bangunan sipil teknis konservasi tanah dan air, pembuatan dan penanaman kebun bibit rakyat (KBR), yang melibatkan masyarakat lebih dari 5,9 juta HOK setiap tahun.

Naskah: adji kurniawan (kembaratropis@yahoo.com, Ig: @adjitropis)
Foto: dok.humas klhk