MenLHK Minta Pejabat yang Baru Dilantik Dukung PEN dan Pemulihan Lingkungan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), Siti Nurbaya meminta para pejabat yang baru dilantik untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah upaya keras pemerintah menangani pandemi Covid-19. 

Permintaan itu disampaikan Siti Nurbaya dalam sambutannya saat  melantik 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) dan 7 Pejabat Fungsional Ahli Utama lingkup Kementerian LHK di Jakarta, Jumat, (6/11/2020).

Kata Menteri Siti, sektor lingkungan hidup dan kehutanan dapat berperan dalam PEN, di antaranya Program Padat Karya Penanaman Mangrove (PKM), Dukungan pada Program Food Estate serta Kerjasama Pangan dengan Perhutani dan Kementerian Pertanian.

Program PKM, lanjutnya, mendapat dukungan publik secara positif dan terus menerus karena memberikan bantuan langsung kepada masyarakat melalui pemberian pekerjaan penanaman mangrove berupa imbalan uang atas pekerjaan tersebut.

"Bagi rakyat ini terasa lebih adil karena seperti equal pay for equal work," ujarnya dalam siaran pers yang dimuat di laman menlhk.go.id.

Sejak September 2020, sambungnya, KLHK mendapatkan penambahan target untuk menanami areal mangrove terdegradasi seluas 15.000 hektar melalui Program PKM. "Bahkan tahun depan Presiden telah meminta agar dilakukan penanaman hingga 600 ribu hektare," jelasnya.

Upaya pemulihan lingkungan juga diminta secara khusus oleh Presiden untuk dikerjakan untuk dipercepat dengan mengutamakan hasil yang terlihat nyata dan kongkrit.

"Upaya pemulihan lingkungan ini akan diawali dengan pembangunan nursery center yang kapasitasnya menurut Presiden seharusnya 5 - 10 juta bibit, sekarang baru 1 juta," ungkapnya.

Program Perhutanan Sosial juga kembali mendapatkan perhatian serius dari Presiden sebagai program pengelolaan hutan secara lestari dalam kawasan hutan negara, maupun hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Oleh karenanya, Menteri Siti meminta agar Program Perhutanan Sosial terintegrasi dari hulu, tengah sampai hilir agar tercipta kesejahteraan rakyat dari hasil hutan.

Jajaran KLHK pun diingatkan Menteri Siti untuk siap dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang rentan terjadi di Indonesia seperti banjir, longsor dan kekeringan.

Pada periode PEN ini jajaran juga diminta tetap waspada atas bencana banjir dan longsor yang biasanya meningkat dimusim hujan pada awal tahun.

Terakhir Menteri Siti mengungkapkan jika dirinya bangga karena Indonesia sudah ditetapkan menjadi G20 dengan nomor urut 16, capainya ini salah satunya dikatakan merupakan buah dari perbaikan birokrasi Indonesia.

"Saya senang sekali karena itu juga atas kerjaaan birokrasi. Karena operasional sebuah negara itu mesinnya digerakan oleh para birokrat," terangnya.

Satu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) yang dilantik MenLHK adalah Ir. Hudoyo, M.M sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan.

Sementara itu tujuh Pejabat Fungsional Ahli Utama yang dilantik adalah Drs. Tri Bangun Laksana sebagai Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama; Drs. Muhammad Yunus, M.Si sebagai Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama; Ir. Yun Isnaini, M.Sc sebagai Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama; Ir. Soemarno, M.Si sebagai Peneliti Ahli Utama; Ir. Jayusman, MP sebagai Peneliti Ahli Utama; Ir. Sigit Baktya Prabawa, M.Si sebagai Peneliti Ahli Utama; dan Ir. Adi Susilo, M.Sc sebagai Peneliti Ahli Utama.

Naskah: adji kurniawan (kembaratropis@yahoo.com, Ig: @adjitropis)
Foto: dok.klhk