Begini Kata Anang Sutono, Jika STP Bandung Berubah Bentuk Jadi Politeknik

Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung Anang Sutono, mengaku sangat kecewa dengan rencana Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mewajibkan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Kementerian Lain (KL) dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) mengubah bentuk menjadi politeknik atau akademi paling lama dua (2) tahun sejak rencana PP tersebut diundangkan.

“Saya kecewa sekali…!,” ungkap Anang Sutono lewat pesan WA kepada TravelplusIndonesia langsung dari Bandung, Senin (25/7) malam.

Anang pun dengan tegas menilai rencana PP itu sesuatu yang aneh, sempit, dan mundur. “Aneh dan ini pandangan yang sempit. Ini juga langkah kemunduran yang luar biasa,” ujarnya.

Bayangkan kalau itu terjadi, lanjutnya jadi lucu, contohnya STP Bandung akan berubah manjadi Poltekpar Bandung, IPDN harus berubah menjadi Poltek Pemerintahan Dalam Negeri, dan Universitas Pertahanan (UNHAN) berubah menjadi Poltek Pertahanan.

“Kacau negara ini kalau kebijakan berdampak terhadap kemunduran,” tambahnya sengit.

Menurutnya setiap kebijakan harus selalu didasari riset dan setiap kebijakan publik harus melibatkan publik/pelaku dan user. “Ini super aneh. Kental dengan nuansa birokrat,” tambahnya.

Kemunduran yang dimaksud Anang jika STP benar-benar berubah bentuk menjadi poltekpar, antara lain banyak yang menjadi ‘korban’. “Mahasiswa, orangtua, dan juga end user. Karena setidaknya akan ada 3 Prodi S1 yg akan di tutup. Aneh kan?” ungkapnya.

Anang mengaku tidak mengerti apa maksud Kemenristek Dikti mewajibkan perguruan tinggi menjadi politeknik. “Yang jelas kelebihan Poltekpar sudah ada di level STP. Sementara kelebihan STP tidak dimiliki poltekpar,” terangnya.

Dia mengusulkan sebaiknya sebelum PP Pengaturan ini lahir, bagusnya dibicarakan dengan pengelola pendidikan terkait, termasuk dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Kedinasan Indonesia (APTKI), jika memang asosiasi itu masih eksis.

“Pokoknya perlu duduk dan diskusi pendalaman. Tidak boleh arogan ambil keputusan kebijakan yg dampaknya publik jadi korban,” sarannya.

Usulan Anang berikutnya, bentuk kelembagaan perguruan tinggi yang sudah eksis sebelum PP harus diberi kesempatan untuk ambil sikap, apakah akan berubah jadi poltek atau tetap dengan karakter yang sudah established/eksis. “Tidak boleh ada pemaksaan dengan ancam-ancaman diberi sanksi segala,” imbaunya.

Selanjutnya, berikan otonomi kampus sesuai dengan amanat UU SISDIKNAS. “Toh semuanya demi merah putih. Demi anak bangsa,” tegasnya.

Menurut Anang dia pernah menanyakan soal perubahan bentuk perguruan tinggi tersebut kepada Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, Kemenpar, Prof. Dr. H.M. Ahman Sya.

“Kata beliau (Ahman Sya-red), bentuk kelembagaan yang sudah ada, seperti sekolah tinggi sementara akan tetap saja. Bentuk kelembagaan yang masih akademi seperti Akpar Medan diubah menjadi Poltekpar, dan betuk kelembagaan yang baru seperti di Lombok dan Palembang harus menjadi Poltekpar,” bebernya.

Menurut Anang lagi, banyak permasalahan yang kini dihadapi pendidikan tinggi kepariwisataan secara Nasional, terutama yang menonjol adalah soal kualitas.

“Oleh karena itu competitivas perlu dipacu. Kita perlu global standard. Ini  malah mempermasalahkan status kelembagaan yang sudah well established. Anehkan?” terangnya lagi.

Anang yakin rencana PP tersebut pasti akan ditentang oleh banyak pihak terkait.

“Teman-teman UNHAN jelas tidak setuju. Begitupun teman-teman IPDN. Masak dari universitas koq terjun jadi poltek. Masak dari institut dan sekolah tinggi koq terjun jadi Politeknik. Hadeuuh.., terlalu pinter mereka-mereka ini,” ketus Anang.

Naskah: adji kurniawan (kembaratropis@yahoo.com, ig:@adjitropis)

Foto: adji & dok anang sutono