Sekolah Sampah Nusantara Diluncurkan, Sederet Harapan Positif Muncul dari Program Sinergi Ini

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK) Alue Dohong meluncurkan dan mengukuhkan Komite Sekolah Sampah Nusantara (SSN) secara hybrid (daring dan luring) di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur, Senin (15/3/2021).

Menurut Alue Dohong Komite SSN yg dikukuhkan terdiri atas 5 orang yaitu
Pramu Risanto sebagai Ketua Komite, Hezlysyah Siregar, Gideon Wijaya Ketaren, Titi Nurani, dan Liana.

Wamen LHK lewat akun IG-nya @alue_dohong berharap semoga dengan berdirinya sekolah ini dapat berkontribusi dalam peningkatan Pengelolaan dan Penanganan Sampah Nasional dengan pelibatan generasi Pramuka milenial khususnya.

Program SSN tercetus dari Gugus Depan Pramuka - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersinergi dengan Mountrash Avatar Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Buperta Cibubur.

Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya yang dibacakan Alue Dohong mengapresiasi gerakan Pramuka yang sangat peduli dengan persoalan pengurangan sampah.

Kata Alue Dohong, Pramuka harus dapat menjadi agen perubahan dalam persoalan persampahan karena menyangkut kepedulian dan perubahan perilaku.

KLHK mencatat pada 2019 jumlah timbulan sampah sebesar 67,8 juta ton per tahun.

Timbulan tersebut terdiri atas sampah organik dengan persentase 57 persen, plastik 15 persen, kertas 11 persen, dan lainnya 17 persen.

Menurutnya timbulan sampah ini akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup dengan kesejahteraan masyarakat yang makin meningkat.

Alue menjelaskan amanat utama pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, adalah adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber (reduce at source) dan daur ulang sumber daya (resources recycle).

“Lahirnya Program Sekolah Sampah Nusantara menjadi salah satu bentuk nyata menyambut kebijakan tersebut karena secara proaktif mengimplementasikan kebijakan ke dalam aksi nyata,” terangya.

Ke depan, diharapkan Program SSN juga akan mencakup pendekatan ekonomi dalam penyediaan bahan baku daur ulang dalam negeri, untuk mendukung circular economy dalam pengelolaan sampah.

KLHK, sambungnya akan terus melakukan pendampingan mengingat program ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan sampah menuju Indonesia bersih sampah 2025.

Ketua Komite SSN Pramu Risanto yang tak juga Tenaga Ahli Menteri LHK Bidang Pengembangan Generasi Muda dan Pramuka berharap melalui program ini dapat merevolusi mental anak bangsa dalam olah pilah sampah yang saat ini masih terus harus dilakukan sehingga di 2025 mendatang dapat menuju Indonesia bebas sampah.

Kata Pramu Risanto sampah akan selalu ada dan bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Maka, tata kelola, sistem pengelolaan, dan manajemen persampahan yang terstruktur jadi kebutuhan yang tak bisa diabaikan.

Masalah sampah lanjutnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan pemerintah tidak bisa kerja sendiri. "Kita harus menjadi partner pemerintah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut," ungkapnya.

Landasan Program SSN mengacu pada Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang kebijakan strategi nasional dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dengan menetapkan target pengurangan dan penanganan sampah 2025 Indonesia bebas sampah demi terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan indah.

Naskah: adji kurniawan (kembaratropis@yahoo.com)
Foto: dok.@alue_dohong