Target Sertifikasi Kompetensi SDM Kepariwisataan 1,2 Juta Orang Hingga 2019

Indonesia menargetkan dikunjungi 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) tahun 2019. Untuk menyambut dan menjamu wisman dari berbagai negara berbeda karakter itu, dibutuhkan SDM kepariwisataan yang cukup dan berkualitas. Terlebih saat ini sudah memasuki Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dimana tenaga kerja dari negara-negara kawasan Asia Tenggara diperkirakan bakal menyerbu Indonesia. 

Untuk itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata (Kemenpar) akan menyiapkan tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kepariwisataan sebanyak 35 ribu orang tahun 2016 ini.

"Sampai tahun 2019 nanti, akan ada sekitar 805 ribu orang ditambah dengan lulusan Perguruan Tinggi dan SMK Pariwisata, totalnya menjadi 1,2 juta orang bersertifikasi kompetensi SDM Kepariwisataan yang siap bersaing dengan standar ASEAN,” kata Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, Kemenpar, Prof. Ahman Sya dalam acara Standarisasi Informasi Pariwisata yang digelar Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Kemenpar di Puri Avia Hotel & Conference Resort, Puncak Bogor, Jawa Barat, Senin (14/3). 

Ada 32 subsektor profesi yang disertifikasi yakni perhotelan, restoran, biro perjalanan, dan lainnya. “Total SDM tersertifikasi di 10 destinasi utama sampai dengan bulan Mei 2015 berjumlah 11.248 orang atau 44%. Sedangkan yang mendapat Pelatihan Dasar Kepariwisataan berjumlah 3.800 orang atau 90%,” terang Ahman Sya. 

Sang Guru Besar Unsil (Universitas Siliwangi) Tasikmalaya yang menyampaikan materi pertama bertema “Penyebarluasan Informasi Pariwisata: SDM Pariwisata Siap Menjamu 20 Juta Wisman” ini mengatakan serbuan tenaga kerja terbesar diperkirakan akan datang dari negara Filipina. 

“Kualitas tenaga kerja asal Filipina lebih tinggi dari kita dan mereka mau bekerja di sini dengan gaji standar Indonesia. Beda dengan tenaga kerja asal Singapura dan Malaysia yang perkapitanya tinggi, mereka tidak mungkin mau bekerja di Indonesia dengan standar gaji sini,” terang Ahman Sya. 

Soal kualitas ketenagakerjaan, posisi Indonesia berada di urutan kelima di antara negara anggota ASEAN. “Sekarang masuk era MEA, saya ditargetkan tahun 2017 Indonesia harus menduduki ranking ketiga,”akunya. 

Sertifikasi kompetensi SDM Kepariwisataan yang dilakukan, lanjut Ahman Sya antara lain bekerjasama dengan intitusi lain seperti perguruan tinggi, terutama 117 perguruan tinggi yang mempunyai program pariwisata. “Termasuk dengan SMK Pariwisata. Dalam waktu dekat saya akan rapat koordinasi di Batam dengan 320 SMK Pariwisata yang terakreditasi A untuk berpartisipasi mensertifikasikan semua lulusannya sesuai standar ASEAN,” terang Ahman Sya lagi. 

Mengapa harus berstandar ASEAN? Karena kualitas tenaga kerja Indonesia saat ini masih terkalahkan dengan Singapura, Malaysia, dan Filipina sekalipun. “Penyebabnya ada tiga hal bila dibandingkan dengan Filipina. Kemampuan berbahasa Inggris tenaga kerja mereka lebih baik dibanding kita. Dua lagi, penguasaan IT dan manajerial mereka pun lebih tinggi dibanding tenaga kerja kita,” akunya. 

Oleh karena itu, sambung Ahman Sya, di tahun ini sertifikasi profesi akan memperkuat tiga hal tersebut agar tenaga kerja Indonesia di era MEA bisa bersaing. “Kalau tidak begitu, tenaga kerja Filipina akan menyerbu Indonesia,” ungkapnya. 

Dalam seminar yang dimoderatori Kepala Biro Hukum & Komunikasi Publik Iqbal Alamsjah, sang profesor ini mengakui Bidang Kelembagaan yang dipimpinnya memang kurang populer dibanding bidang destinasi dan pemasaran, namun punya peran penting dalam menyiapkan SDM Kepariwisataan. “Selain sertifikasi kompetensi SDM Kepariwisataan, kami pun mengadakan pelatihan dasar SDM Kepariwisataan sebanyak 17.600 orang,” terangnya. 

Pelatihan tersebut, lanjut Ahman Sya diharapkan akan melahirkan kader pariwisata yang antara lain mampu menciptakan rasa aman, dan lainnya. “Pelatihan tersebut akan dilakukan di 34 provinsi, 10 destinasi utama, dan 10 destinasi prioritas tahun ini yang disebut-sebut sebagai Bali Baru,” jelasnya seraya menambahkan bahwa pihaknya juga mengadakan pelatihan asessor dan fasilitasi pendirian LSP di 22 provinsi. 

Sepuluh destinasi utama itu Great Bali (terdiri atas Bali, NTB, NTT, Sulsel, Sulbar, Gorontalo, Sulut, Sulteng, Sultra, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua), Great Jakarta (Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, dan Kalsel), Great Batam (Kepri, Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Kep Babel, dan Lampung), Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang), Wakatobi-Bunaken-Raja Ampat, Medan, Lombok, Makassar, Bandung, dan Banyuwngi. 

Sementara sepuluh destinasi prioritas yang disebut Balu Baru adalah Danau Toba, Tanjung Kelayan, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai. 

Iqbal Alamsjah menjelaskan kegatan ini dimaksudkan untuk mendukung implementasi UU No.14 tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin setiap masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat guna memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial serta untuk mendukung program pengembangan 10 destinasi prioritas pariwisata tahun 2016.

Selain Ahman Sya, lanjut Iqbal juga ada pembica lainnya yang akan menyampaikan bermacam materi, antara lain Asdep Pengembangan Wisata Alam dan Buatan, Kemenpar Ir Azwir Malaon, Deputi III Kepala Unit kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Agung Hardjono, Komisioner Komisi Informasi Pusat 2010-2014 Usman Abdali, dan Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Hamid Dipopramono, serta Guntur Mulyo Wiseno dari LKBN Antara yang akan menyampaikan materi bertema “Penyebaruasan Informasi Pembuatan Content Creative dalam Infografis dan Praktek Pembuatan Infografis”. 

Acara yang berlangsung hingga Rabu (16/3) ini juga akan diisi dengan outbound dan diakhiri dengan kunjungan ke Istana Presiden Bogor. 

Peserta yang ikut sekitar 70 orang dari berbagai profesi seperti blogger, jurnalis, akademisi, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) antara lain dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kota Bogor, serta Kabupaten Bogor.

Kasi Sarana dan Prasarana Pariwisata, Disbudparekraf Kota Bogor, Priatna mengaku banyak keuntungan dengan mengikuti acara ini. “Selain menambah ilmu dan wawasan kepariwisataan, saya jadi bisa kenal dengan jurnalis khusus wisata dan blogger serta disbudpar dari daerah-daerah lain sehingga terjadi networking yang positif.,” ujarnya. 

Priatna berharap acara seperti ini sering-sering diadakan Kemenpar bekerjasama dengan disbudpar daerah yang menjadi tuan rumah. “Kalau bisa tempatnya di luar Jawa, biar obyek wisatanya juga terangkat media,” imbaunya. 

Kepala Satuan Pelaksana Informasi dan Atraksi Kepriwisataan dan Kebudayaan, Disparbud DKI Jakarta Puji Surono menilai materi yang disampaikan Ahman Syah sangat bagus dan menambah wawasan terkait bagaimana meningkatkan kualitas SDM Kepariwisataan Indonesia. 

"Semua ini semata untuk mempesiapkan SDM Kepariwisataan agar dapat menjadi tuan rumah yang menyenangkan, sehingga dapat menjamu 20 juta kunjungan wisman ke Indonesia tahun 2019 dengan sebaik-baiknya,’ ungkap Puji

Peserta blogger bernama Tauhid dari karyabule.blogspot.co.id menilai kegiatan ini bermanfaat memberi informasi kepada para blogger tentang adanya 10 destinasi utama dan 10 destinasi prioritas dan bagaimana menyiapkan SDM-nya serta bagaimana menyajikan infomasi kepariwisataan yang tepat bagi masyarakat. “Manfaat lain, saya juga jadi kenal orang-orang dari Kemenpar, teman-teman sesama blogger, dan peserta lainnya,” akunya. 

Tenaga pengajar di STP Bandung Cecep Ucu Rakhman menilai acara ini memberikan informasi kepariwisataan yanga lebih komprehensif kepada peserta terutama disbudpar daerah dan blogger. “Sebaiknya acara ini berkelanjutan karena manfaatnya sangat besar. Kalau bisa setahun dua kali di lokasi berbeda,” saran Ucu yang juga merangkap sebagai staf di pusat peneltian dan pengabdian kepada masyarakat (Puslitabmas) STP Bandung. 

Naskah & foto: adji kurniawan (kembaratropis@yahoo.com)