Keutamaan Tiga Kartu ‘Sakti’ Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memenuhi janjinya dengan meluncurkan program perdana tiga kartu ‘sakti’-nya yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di lima Kantor Pos di Jakarta yakni di Kantor Pos Jakarta Pusat, Kantor Pos Jakarta Selatan, Kantor Pos Mampang, Kantor Pos Jakarta Timur, dan Kantor Pos Jakarta Utara. 

Presiden Jokowi berharap ketiga kartu tersbut dapat isa didistribusikan ke 19 kota/kabupatem di 9 provinsi sampai Desember. Tahun berikutnya diharapkan tiga 'kartu sakti' tersebut bisa didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia. "Ini masih step pertama, nanati anggaran juga akan kami gedein," kata Presiden Jokowi di kantor pos Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014). 

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengungkapkan peluncuran tiga kartu tersebut dilakukan secepatnya karena Presiden Jokowi berkeinginan masyarakat Indonesia segera mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dari program sebelumnya.

Ketiga kartu ‘sakti’ tersebut merupakan bagian dari Government to Person (G2P) yaitu program bantuan bagi keluarga kurang mampu berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan BLSM. Awalnya bantuan tersebut diberikan tunai lewat kantor pos, kini diganti non tunai lewat Layanan Keuangan Digital  (LKD) berupa uang elektonik.

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto menjelaskan pada tahap awal ini pemerintah akan membagikan KKS, kartu HP, KIP dan KIS kepada 1 juta keluarga kurang mampu," ujar Bambang.

Keseluruhan program pemerintah tersebut, lanjut Bambang merupakan era baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, melalui kegiatan produktif berupa rekening simpanan, keberlanjutan pendidikan anak serta jaminan kesehatan yang lebih luas.

Peluncuran program yang menggunakan simpanan tersebut, tambahnya merupakan perbaikan dari mekanisme pemberian bantuan tunai dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diberikan sebagai bagian dari paket kompensasi akibat penyesuaian harga BBM pada tahun 2013. Penggunaan simpanan tersebut, dalam bentukLKD, yaitu berupa uang elektronik.

Menurut Bambang dengan LKD, masyarakat tidak lagi dibatasi oleh keberadaan bank atau ATM. “Masyarakat bisa mengirim dana lewat telepon seluler mereka, dan mengambil uang tunai melalui agen yang ditunjuk oleh bank yang menyimpan dana mereka," papar Bambang seperti dilansir dari Menkokesra.go.id.

Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Sadikin yang hadir pada acara peluncuran Tiga Kartu Sakti di Kantor Pos Jakarta, menilai program tiga kartu "sakti" pemerintahan Jokowi memiliki kelebihan.

Kelebihan pertama dapat membatu masyarakat yang membutuhkan dan kedua untuk memasyarakatkan LKD. Dengan adanya program ini, lanjutnya diharapkan masyarakat Indonesia kembali ke sistem perbankan. Menurutnya Bank Mandiri juga ditunjuk menjadi pihak pelaksana dalam program ini.

Saat ini sistem perbankan di Tanah Air sedang kurang likuiditas, salah satunya karena masyarakat yang mempunyai rekening di bank masih sangat minim yaitu 60-70 juta jiwa, sedangkan populasi di Indonesia 240 juta jiwa.

"Pada masa orba, pemerintah berhasil memasyarakatkan layanan perbankan melalui program Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas). Sekarang saya harapkan dengan adanya inisiatif dari pemerintah melakukan program LKD, terulang lagi zamannya Tabanas," harapnya.

Menurut Budi potensi dana dalam program ini adalah sekitar Rp300-500 triliun dan masih relatif kecil dibandingkan dengan seluruh Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan yang mencapai Rp 3.800 triliun.

Naskah: adji kurniawan (adji_travelplus@yahoo.com)
Foto: viva.co.id

Captions: 
1. Presiden Jokowi didampingi istri meluncurkan kartu-kartu saktinya.