Inilah Tujuh Persoalan Utama yang Dihadapi Presiden RI Berikut

Siapapun yang terpilih menjadi Presiden RP periode 2014-2019 akan menghadapi tujuh (7) persoalan utama. Problema ini harus dia atasi secara terintegrasi dengan tetap mengedepankan keutuhan Negara Kesatuan repuplik Indonesia (NKRI). 

Demikian menurut Konsultan Komunikasi Politik, AM Putut Prabantoro dalam diskusi “Membangun Indonesia Jalan Baru Jokowi-JK”, di Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, Tangerang, beberapa waktu lalu. 

Ketujuh problema itu adalah merevitalisasi otonomi daerah, kepolisian serta penyelesaian konflik, kedaulatan laut Indonesia, ketahanan pangan, migas dan kekayaan alam lainnya, dan pembangunan ekonomi melalui perdagangan antarpulau serta karakter bangsa.

Masalah-masalah itu muncul akibat negatif penyimpangan pelaksanaan otonomi daerah yang menghasilkan konflik batas wilayah, perebutan sumber ekonomi, konflik kelompok mayoritas versus minoritas, kembalinya sentimen sejarah masa lalu, dan penguasa daerah yang korup.

Menurut Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada atau Semangat Satu Bangsa ini, semangat nasionalisme Indonesia sekarang telah bergeser dari nasional ke lokal.

Katanya, konflik horizontal yang terjadi pada tahun 2009 -2013 menyadarkan mayarakat akan adanya pergeseran tersebut dan melahirkan pemahaman baru tentang NKRI. “Konflik itu harus diselesaikan melalui local wisdom dan bukan national wisdom. Penyelesaian konflik di Kalbar, Kaltim, Lombok, dan Lampung berbeda karena lahirnya nasionalisme yang lokal tadi,” ungkapnya.

Cara mengatasi masalah-masalah itu harus dilihat dari pembangunan seutuhnya “Rumah Indonesia” pasca-Reformasi, dengan berpondasi pada Pancasila, beratapkan NKRI, dan yang ditopang oleh 4 (pilar) yakni Bhinneka Tunggal Ika, Ekonomi Gotong Royong, Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan UUD 1945 (Mukadimah) sebagai pilar tata kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Putut, NKRI pasca-Reformasi harus dibangun mulai dari masing-masing daerah dengan pendekatan local wisdom. “Polisi harus mengubah doktrin penyelesaian konflik dengan lebih melakukan pendekatan sejarah dan local wisdom atau budaya,” ujarnya.

Selain itu, bangsa Indonesia harus menegaskan kembali bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan bukan bahasa pergaulan yang dapat digantikan oleh bahasa lainnya semaunya sendiri. Kata wartawan senior yang dalam pemilu 2014 berhasil mengantarkan sejumlah tokoh menjadi wakil rakyat di DPR ini , Indonesia harus memiliki karakter atau jati diri yang kuat.

Untuk mewujudkan itu, sebaiknya dapat dimulai dari pendidikan sekolah dan menghargai budaya daerah sebagai kekayaan nasional.

Pembicara lainnya Ketua PROJO Nasional Budie Arie Setiadi mengatakan Indonesia sekarang berada dalam 5 kehancuran yakni kehancuran sistem pemerintahan, kehancuran budaya, ketimpangan keadilan sosial yang menyolok antara pusat-daerah, antara daerah otonom dan antargenerasi, kekacauan sistem hukum serta struktur penguasaan ekonomi yang liberal.

Kehancuran tersebut disebabkan oleh kehancuran hukum dan sistemnya. Indikasi adanya kehancuran hokum terlihat dari tumpang tindihnya perundang-undangan yang dihasilkan. “Jika peraturannya sudah tumpang tindih, maka sudah bisa dipastikan pelaksanaannya pun akan kacau balau dan kepastian hukumnya diragukan,” ujarnya.

Untuk mencegah kehancuran yang lebih dalam, Indonesia harus dipimpin oleh tokoh yang mampu menyatukan Indonesia. “Untuk itu, pemimpinnya harus dipercaya dengan mendapat legitimasi dari rakyat Indonesia dan terbebas dari beban masa lampau, termasuk terbebas dari conflict of interest,” terangnya. 

Dengan modal kepercayaan dari rakyat, pemimpin yang dimaksud dapat bergerak leluasa dan memutuskan demi masa depan Indonesia yang gemilang.

Sebelum diskusi ini dimulai, sebuah pondokan bernama Pondok Kebangsaan Karang Tumaritis (PKKT) didirikan dan dideklarasikan di Kampung babakan, Keluahan Bonang, Kecamatan Kelapadua, Kabupaten Tangerang.

Pengasuh PKKT Ananta Wahana mengatakan deklarasi diikuti oleh seluruh elemen dan PKKT dan berbagai elemen masyarakat lintas agama, etnik, dan pemuda.

Pondok ini rencananya bakal dijadikan sentral untuk pemenangan pasangan Jokowi-JK. “Meskipun kecil, Pondokan Jokowi-JK ini mencoba untuk memberikan pemikiran demi perbaikan bangsa dan negara pascapilpres 2014 sekaligus menjadi wadah bagi pergerakan para relawan pendukung pasangan Jokowi-JK di Kabupaten Tangerang," ungkapnya.

Naskah & foto: adji kurniawan (adji-travelplus@yahoo.com)