Konferensi Danau Nusantara dalam FPDL 2017 Telurkan Deklarasi Limboto

Konferensi Danau Nusantara 2017 yang digelar di Pentadio Resort, tepian Danau Limboto, Kabupaten Gorontalo, Jumat (22/9) menelurkan Deklarasi Limboto yang ditandatangani antara lain oleh sejumlah bupati di Indonesia yang memiliki danau di wilayahnya.

Ada sekitar 18 bupati dan atau yang mewakili seperti dari Agam-Aceh, Toba Somasir-Sumatera Utara, Jayapura-Papua, Bangli Barat-Bali, Semarang-Jateng, Wajo dan Bantaeng-Sulsel, Sumbawa Barat-NTB, Gorontalo sebagai tuan rumah, dan lainnya yang hadir di konferensi yang menjadi salah satu rangkaian acara utama dari Festival Pesona Danau Limboto (FPDL) 2017.

Festival tahunan yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo  yang berlangsung 5 hari, 21-25 September ini juga mendapat dukungan dari Pesona Indonesia-nya Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

Deklarasi Limboto tersebut ditandatangani oleh tuan rumah Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo, juga Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), Mundjirin ES (Bupati Semarang), Sang Nyoman Sedana Arta (Wakil Bupati Bangli Barat), Trinda Farhan Satria (Wakil Bupati Agam), dan Patrisius Yamlai (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kapubaten Jayapura).

Selain itu yang turut mendatangani deklarasi tersebut adalah Wahyuningsih Darajati selaku Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas, Hermono Sigit (Direktur Pengendalain Kerusakan Perairan Darat KLHK), Rokhis Khomarudin (Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN), Luki Subehi (peneliti), dan sejumlah akademisi.

Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo berucap syukur atas lahirnya Deklarasi Limboto dari Konferensi Danau Nusantara tahun ini.

Menurutnya deklarasi ini akan mendorong pengelolaan danau yang lebih baik bukan hanya untuk masa depan Danau Limboto tapi juga buat danau-danau lain di seluruh Indonesia.

Kepala daerah yang berhasil mengelola danaunya, lanjut Prof. Nelson harus berbagi pengalaman, dan menjadi bahan acuan atau pembelajaran bagi daerah lain. “Dalam hal ini komunikasi antarpemerintah daerah sangat penting,” ujarnya.

Kata Prof. Nelson ada 15 danau yang krisis, termasuk Danau Limboto yang mendapat perhatian khusus pemerintah pusat. “Tahun depan akan diupayakan untuk konservasi. Sementara untuk danau yang belum mendapat perhatian pemerintah diminta juga untuk menjadi perhatian," ungkapnya.

Konferensi Danau Nusantara  2017 yang pelaksanaannya dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) selama 3 hari 21-23 September ini mengambil tema "Penyelamatan Ekosistem Danau Berbasis Transdisipliner".

Tujuannya untuk membicarakan penyelamatan danau dengan harapan pemerintah daerah bisa bersatu melalui forum pemerintah daerah pemilik danau, dan menjadi wadah bagi komunikasi daerah serta media perjuangan daerah ke tingkat pusat.

Sekjen Apkasi Nurdin Abdullah mengatakan danau merupakan sumber kehidupan, sumber penyediaan air, dan tangkapan air serta sumber pendapatan daerah.

“Danau juga bisa menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah atau PAD,” terangnya.

Sayangnya banyak danau yang mengalami degradasi lingkungan akibat pencemaran, perusakan hutan sekitarnya sehingga menyebabkan debit airnya menyusut, juga erosi dan pendangkalan akibat sedimentasi, dan lainnya.

“Untuk mengatasinya, seluruh daerah yang punya danau harus bersinergi membenahi hulu masing-masing danaunya, karena di situlah letak masalahnya," ungkapnya.

Nurdin Abdullah yang juga Bupati Bantaeng mengimbau semua pemangku kebijakan untuk rajin duduk bersama membahas tentang danau.

“Konferensi ini bisa dilanjutkan dengan pertemuan lanjutan, mungkin sekali dalam tiga bulan di berbagai kabupaten yang memiliki danau agar kita bisa berbagi pengalaman," imbau Nurdin.

Sebelum menelurkan Deklarasi Limboto, sejumlah narusumber dari berbagai kementerian terkait, staf kepresidenan, dan juga bupati memaparkan seputar permasalahan danau, potensi, dan pemanfaatannya pada sesi pertama.

Dilanjutkan di sesi kedua dengan pemaparan pengalaman pengelolaan danau dari beberapa bupati atau yang mewakili, yang memiliki danau di wilayahnya.

Bupati Wajo Andi Burhanuddin dalam paparannya menjelaskan Danau Tempe yang sebagian besar luasnya masuk Kabupaten Wajo pun bernasib sama seperta danau-danau lainnya, yakni mengalami pendangkalan intensif dan banyak dari area efektif danau telah terkonversi menjadi daratan permanen.

“Saat musim kemarau luasnya 13 ribu hektar. Tapi di musim hujan luasnya mencapai 43 ribu hektar sehingga menyebabkan kebanjiran. Belum lagi kerosakan ekosistim akibat masyarakat tidak lagi menerapkan kearifan lokal seperti makkaja cappiang, bungka’ toddo, dan makkaja lalla dalam hal penangkapan dan penangkaran ikan,” terang Andi.

Hal serupa juga diutarakan Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)-NTB H. Hamzah yang mewakili Bupati KSB di konferensi ini.

“Danau Rawa Taliwang atau DRT yang berada di Kecamatan Taliwang, Kota Taliwang, Ibukota KSB yang berjarak sekitar 3 Km dari pusat kota semula berluas lebih dari 1.400 hektar namun sekarang tinggal 800-an hektar akibat pengambilalihan lahan oleh masyarakat dan eksistensi kawasannya terancam oleh alih fungsi lahan,” akunya kepada TravelPlus Indonesia saat duduk bersama.

Sejak tahun 2013-2015, lanjut Hamzah, Pemkab KSB sudah mengajukan proposal upaya revitalisasi DRT ke Kementerian LH dan Kehutanan serta Kementerian PU.

“Alhamdulillah tahun 2014, DRT resmi masuk dalam Danau Prioritas Nasional Tahap II yang akan dikelola pada kurun waktu 2015-2019,” terang Hamzah.

Di profil paparan DRT yang ditunjukannya, tertera bahwa sejak tahun lalu ada beberapa rencana aksi pengelolaan DRT, antara lain pengerukan sedimentasi yang akan dilaksanakan tahun 2018 dan penyediaan bangunan pengendali sedimen tahun 2019.

“Tahun ini kedua aksi tersebut masih dalan proses Amdal dan tahun depan pembebasan lahan, baru kemudian pelaksanaan,” terang Hamzah.

Kemenpar sendiri diwakili oleh Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik M. Iqbal Alamsjah di sesi pertama memaparkan seputar pemanfaatan potensi danau sebagai daya tarik wisata alam dan prosfek sektor pariwisata Indonesia secara umum.

“Misalnya dengan mendukung sejumlah festival terkait danau yang ada di beberapa daerah, salah satunya Festival Pesona Danau Limboto 2017 di Kabupaten Gorontalo ini,” ungkap Iqbal.

Selepas pembacaan Deklarasi Limboto, sejumlah peserta Konferensi Danau Nusantara melakukan penanaman pohon di sekitar Danau Limboto. 

Pantauan langsung  TravelPlus Indonesia, Konferensi Danau Nusantara 2017 ini  dimeriahkan dengan pameran foto dengan objek foto sejumlah burung yang kerap berimigrasi ke Danau Liboto.

Di samping itu juga ada pameran aneka kerajinan antara lain produksi Tati Home, salah seorang warga lokal berupa sandal, tas, tempat tisu, dan juga pakan ternak sapi yang semuanya berbahan utama Eceng Gondok yang tumbuh pesat di Danau Limboto.

Naskah & foto: adji kurniawan (kembaratropis@yahoo.com, ig: @adjitropis)

Captions:
1. Para narasumber Konferensi Danau Nusantara 2017 berfoto bersama dengan Bupati Gorontalo.
2. Inilah Danau Limboto di Kabupaten Gorontalao, salah satu dari 15 Danau Prioritas Nasional tahap pertama.
3. Sekitar 18 bupati dan atau yang mewakili yang memiliki danau ikut Konferensi Danau Nusantara yang menjadi salah satu rangkaian acara Festival Pesona Danau Limboto (FPDL) 2017.
4. Aneka kerajinan dari Eceng Gondong yang tumbuh pesat di Danau Limboto.
5. Sepenggal pesona Pentadio Resort, tepian Danau Limboto, lokasi Konferensi Danau Nusantara FPDL 2017.
6. Bupati Wajo Andi Burhanuddin menerangkan soal permasalahan dan potensi wisata Danau Tempe.
7. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Kemenpar, M. Iqbal Alamsjah menyampaikan pemaparan seputar pemanfaatan danau dari sisi pariwisata.
8. Pameran foto berobjek burung-burung yang kerap berimigrasi ke Danau Limboto, ramaikan Konferensi Danau Nusantara FPDL 2017.